Di Markas PBB, Indonesia Pertegas Diplomasi Dua Negara; Guterres Dorong Peran Konstruktif di Board of Peace

VISI.NEWS | BANDUNG – Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, Senin (16/2/2026), menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu suara penting dunia Muslim dalam mendorong solusi damai bagi Palestina. Dalam pertemuan tersebut, PBB menyatakan dukungannya terhadap peran konstruktif Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menlu RI Sugiono membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen PBB di tengah situasi global yang semakin kompleks. Ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran sentral PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi solusi dua negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” tegas Sugiono.

Sugiono juga menyampaikan rencananya menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari yang akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya dinamika yang terus berkembang di Palestina. Selain itu, ia menginformasikan rencana partisipasi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC pada 19 Februari 2026 bersama sejumlah pemimpin dunia.

Menurut Sugiono, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan wujud komitmen aktif untuk memastikan upaya perdamaian berjalan selaras dengan mekanisme dan resolusi yang telah digariskan PBB. Indonesia, lanjutnya, ingin memastikan setiap inisiatif baru memperkuat—bukan menggantikan—arsitektur perdamaian multilateral yang telah ada.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik sikap Indonesia tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menlu RI di New York serta konsistensi Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina.

Guterres juga menyoroti situasi di Tepi Barat yang dinilainya memprihatinkan dan bertentangan dengan hukum internasional serta resolusi-resolusi PBB. Ia menilai negara-negara Muslim memiliki posisi strategis dalam membangun konsensus global.