Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, bersama delegasi DPR RI menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 yang berlangsung di Istanbul pada (15-19/4/2026).

Dalam forum internasional yang dihadiri sekitar 150 negara tersebut, BKSAP DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi di Timur Tengah yang dinilai semakin memburuk akibat eskalasi konflik yang terus terjadi.

Dalam pidato resminya di hadapan para delegasi parlemen dunia, Syahrul Aidi menegaskan sikap tegas Parlemen Indonesia yang mengecam berbagai tindakan militer Israel di kawasan Timur Tengah. Ia menyebut, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya memperparah konflik regional, tetapi juga mengancam stabilitas global.

“Di hadapan perwakilan 150 negara, kami dari BKSAP DPR RI menyampaikan sikap atas tindakan Israel di Timur Tengah. Salah satu yang paling kami soroti adalah insiden penembakan terhadap tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Tindakan ini sudah di luar batas karena menyasar pasukan perdamaian,” kata Syahrul Aidi dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menegaskan bahwa penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh komunitas global. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh dibiarkan tanpa respons tegas dari dunia internasional.

Selain menyoroti insiden terhadap prajurit TNI, BKSAP DPR RI juga mengecam keras tindakan militer Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang hingga kini masih menjadi sasaran serangan. Syahrul Aidi menilai, agresi yang terus berlangsung telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, termasuk jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar serta kerusakan infrastruktur vital.

Ia juga mengkritisi kebijakan terbaru pemerintah Israel yang dinilai semakin memperkeruh situasi, di antaranya langkah mempersenjatai warga sipil serta pengesahan regulasi yang dianggap membuka ruang terjadinya tindakan kekerasan terhadap warga dan tahanan Palestina.