Dewi Yustisiana Soroti Tiga Isu Krusial dalam Pengembangan Listrik Berbasis IBT

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menyoroti sejumlah tantangan penting dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis Intermittent Based Technology (IBT) di Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi bersama para pemangku kepentingan, Dewi menekankan perlunya pendekatan yang adil, fleksibel, dan kolaboratif untuk memperkuat sektor kelistrikan nasional. Pertama, mengenai fleksibilitas PLN dalam menerima pasokan dari pembangkit IBT. Dalam pemaparannya, Dewi menyatakan pentingnya PLN memiliki fleksibilitas (fleksi beli-beli) dalam menerima pasokan listrik dari pembangkit berbasis IBT, baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun BUMN seperti Pertamina dan Indonesia Power Group (IPG). “Kami melihat bahwa PLN memegang dua peran penting: sebagai produsen dan juga penyalur. Dengan makin banyaknya pembangkit berbasis IBT, penting untuk memastikan bahwa PLN memiliki kesanggupan untuk menerima dan mendistribusikan pasokan ini,” ujar Dewi. Ia menambahkan bahwa spektrum permasalahan dalam rantai pasok kelistrikan sangat luas, namun harus diidentifikasi secara prioritas agar solusi yang ditawarkan menjadi lebih konkret dan efektif. Dewi menyampaikan poin kedua terkait dengan Formula harga beli listrik harus adil dan transparan. Dewi mempertanyakan bagaimana memastikan formula penetapan harga tersebut bersifat adil (fair) dan mampu mendorong pertumbuhan sektor IBT. “Kalau kita bicara harga, bagaimana memastikan bahwa pricing yang ditetapkan itu fair? Karena ini akan sangat mempengaruhi minat investasi di sektor IBT, terutama dari pelaku usaha swasta,” jelasnya. Ia pun meminta masukan konkret dari para narasumber mengenai formula pricing yang ideal serta mekanisme penetapan harga yang transparan dan berpihak pada keberlanjutan industri. Poin ketiga mengenai tantangan dan usulan konkret dari pengusaha kelistrikan. Dewi mengajak para pelaku usaha untuk berbagi tantangan umum yang mereka hadapi dalam berinvestasi di sektor kelistrikan. Ia berharap, masukan dari asosiasi dan sektor swasta bisa dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan kelistrikan nasional yang lebih inklusif dan aplikatif. “Kami ingin mengetahui secara lebih rinci apa saja tantangan umum yang dihadapi para investor di sektor ini, serta usulan konkret apa yang bisa kami akomodasi dalam perencanaan kebijakan,” pungkasnya. Pernyataan Dewi Yustisiana menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem kelistrikan yang adaptif, adil, dan menarik bagi investor, demi mendukung target transisi energi nasional menuju energi bersih dan berkelanjutan. @givary