Dewan Syura Saudi Kritik Netanyahu dan Kebijakan Timur Tengah Trump

VISI.NEWS | ARAB SAUDI - Yousef bin Trad Al-Saadoun, anggota Dewan Syura Arab Saudi, merespons pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyarankan agar negara Palestina didirikan di wilayah Arab Saudi. Sebagai sindiran balik, Al-Saadoun menyarankan agar Presiden AS Donald Trump memindahkan Israel ke Alaska, lalu ke Greenland setelah mencaplok wilayah tersebut. Dalam opininya yang diterbitkan di harian Okaz dan dikutip Middle East Monitor pada Jumat (9/2/2025), Al-Saadoun mengkritik kebijakan Timur Tengah Trump yang dinilai gegabah serta mengabaikan masukan para ahli. Ia juga menyoroti praktik Israel yang disebut sebagai pendudukan ilegal dan pembersihan etnis, yang menurutnya masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. "Siapa pun yang memahami sejarah Israel akan menyadari bahwa rencana ini jelas dibuat dan disetujui oleh Zionis, lalu diserahkan kepada sekutu mereka untuk diumumkan dari Gedung Putih," tulisnya. Al-Saadoun menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan tunduk pada tekanan politik maupun propaganda media terkait isu Palestina. Dewan Syura, meskipun tidak memiliki wewenang legislatif, berperan sebagai penasihat kebijakan untuk raja Saudi. Pernyataan Al-Saadoun muncul setelah Netanyahu dalam wawancara dengan Channel 14 Israel pada Kamis (8/2/2025) menyebutkan bahwa Saudi bisa mendirikan negara Palestina di wilayahnya yang luas. "Saudi bisa menciptakan negara Palestina di Arab Saudi, mereka punya banyak lahan di sana." ucap Netanyahu. Pernyataan Netanyahu menuai kecaman dari berbagai pihak. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut pernyataan tersebut sebagai tindakan rasis yang melanggar kedaulatan Saudi dan bertentangan dengan stabilitas kawasan. Sekretaris Jenderal PLO, Hussein Al-Sheikh, menegaskan bahwa Palestina hanya dapat berdiri di tanahnya sendiri. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam komentar Netanyahu sebagai "tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima," serta menyatakan bahwa pernyataan tersebut melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. @ffr