Dewan Pers Rilis Hasil IKP 2023: Jawa Barat Mendominasi Kemerdekaan Pers

VISI.NEWS | BANDUNG - Hotel The 101 Dago menjadi saksi ketika Dewan Pers menggelar Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/10/2023). Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, Kepala Diskominfo Jawa Barat Ika Mardiah, Ketua AMSI Jabar Periode 2017-2020 Rahim Asyik, dan Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat menjadi narasumber dalam acara prestisius ini.

M. Agung Dharmajaya, dengan penuh antusias, mengungkapkan prestasi luar biasa Jawa Barat dalam IKP 2023. "Dengan nilai mencapai 83,02, Jawa Barat menegaskan dirinya sebagai wilayah dengan tingkat kebebasan pers yang signifikan, melampaui rata-rata nasional sebesar 71,57. Ini adalah bukti komitmen kami untuk terus memajukan kebebasan pers," ungkapnya.

Dalam rinciannya, IKP Jawa Barat 2023 menunjukkan keunggulan dalam Lingkungan Fisik Politik (84,61), Lingkungan Ekonomi (82,14), dan Lingkungan Hukum (80,75). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (81,53), terjadi kenaikan mencolok sebesar 1,49 poin, mendorong Jawa Barat ke puncak prestasi kemerdekaan pers.

Survei IKP bukan hanya sebatas statistik, melainkan memiliki dampak sosial yang signifikan. "Survei ini membantu mengidentifikasi prioritas, menjadi bahan kajian empiris untuk advokasi kemerdekaan pers berbasis HAM, serta mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan terkait pers. Lebih dari itu, survei ini memberikan kontribusi penting pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai kemerdekaan pers," terang M. Agung.

Metodologi survei yang digunakan menggabungkan campuran metode fzx, kuantitatif, dan kualitatif. Berbasis data primer dari hasil penilaian ahli dan analisis data sekunder melalui temuan dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), survei ini melibatkan 12 responden di setiap provinsi, mewakili unsur state, civil society, dan corporation. Pada tingkat nasional, National Assessment Council (NAC) dengan 10 pakar pers memberikan penilaian perspektif nasional. Dengan total 408 responden di 34 provinsi Indonesia, ditambah 10 pakar tingkat nasional, survei ini menjadi landasan kuat untuk memahami dan memajukan kemerdekaan pers di seluruh negeri.