Delapan Parpol Besar Nepal Desak Presiden Batalkan Pembubaran Parlemen

VISI.NEWS | KATHMANDU – Delapan partai politik utama Nepal, termasuk Nepali Congress, CPN-UML, dan Maoist Centre, mendesak Presiden Ram Chandra Poudel untuk membatalkan keputusan kontroversialnya membubarkan parlemen setelah gelombang protes besar-besaran antikorupsi yang menewaskan lebih dari 50 orang.

Dalam sebuah pernyataan bersama pada Sabtu, para pimpinan fraksi delapan partai itu menilai langkah presiden bertentangan dengan konstitusi serta mengabaikan preseden hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Nepal. Mereka menegaskan, penyelesaian krisis harus tetap melalui institusi yang dipilih rakyat.

Presiden Poudel membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, atas rekomendasi Perdana Menteri interim Sushila Karki yang baru dilantik. Pembubaran itu semula menjadi salah satu tuntutan utama para demonstran dari gerakan “Gen Z” yang menuntut perubahan politik besar-besaran.

Unjuk rasa ini dipicu oleh keputusan pemerintah melarang 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Meski larangan dicabut pada Senin, massa terlanjur marah dan meluapkan kekecewaannya dengan membakar gedung parlemen dan kantor pemerintah di Kathmandu, yang akhirnya memaksa PM KP Sharma Oli mengundurkan diri.

Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, resmi dilantik sebagai perdana menteri perempuan pertama Nepal. Ia dinilai berintegritas bersih dan mendapat dukungan dari sebagian pemimpin mahasiswa yang mempelopori gerakan protes. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan membentuk kabinet sementara.

Meski begitu, tantangan yang dihadapi Karki sangat besar. Pemerintahannya harus segera memulihkan ketertiban umum, membangun kembali gedung-gedung negara yang rusak, serta meyakinkan generasi muda bahwa demokrasi Nepal tidak akan tergelincir ke arah otoritarianisme. Selain itu, proses hukum terhadap pelaku kekerasan juga menjadi agenda mendesak.

Presiden Poudel dalam pernyataannya pada Sabtu malam mengimbau seluruh pihak menahan diri dan memastikan penyelenggaraan pemilu pada 5 Maret tahun depan berlangsung damai. Ia menegaskan konstitusi dan sistem parlementer Nepal masih berlaku, serta menekankan bahwa pemilu enam bulan mendatang menjadi peluang rakyat memperkuat demokrasi.