Defisit Dipangkas, Ekonomi Dipacu: Prabowo Pasang Target Besar di RAPBN 2027

VISI.NEWS – Pemerintah memasang target ambisius dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, sekaligus menurunkan defisit anggaran menjadi 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan dan pengantar RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Langkah tersebut langsung mendapat respons positif dari pelaku pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,59 persen ke level 6.401,9, sementara nilai tukar rupiah menguat sekitar 0,3 persen terhadap dolar AS ke posisi Rp17.825 per dolar AS.

Defisit Turun, Pendapatan Negara Digenjot

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun atau naik 6,6 persen dibanding target APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara dipatok mencapai Rp3.426 triliun atau tumbuh 8,6 persen.

Dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding belanja, pemerintah menargetkan defisit anggaran menyempit menjadi Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen PDB.

Angka tersebut lebih rendah dibanding outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen PDB dan juga lebih rendah dari target awal 2026 sebesar 2,68 persen.

Penurunan defisit ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal di tengah agenda pembangunan yang tetap agresif.

Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Taruhan

Selain target defisit, pemerintah juga menaikkan target pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6 persen pada 2027.

Target tersebut lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.

Pemerintah meyakini akselerasi hilirisasi industri, investasi strategis, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan konsumsi domestik akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, sejumlah analis menilai target tersebut cukup menantang mengingat ketidakpastian ekonomi global, perlambatan perdagangan internasional, dan masih tingginya suku bunga di sejumlah negara maju.

DSI Awasi Ekspor, Bukan Jadi Eksportir Tunggal

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Presiden, DSI tidak akan berperan sebagai eksportir tunggal komoditas Indonesia, melainkan sebagai lembaga yang memonitor aktivitas ekspor untuk mencegah praktik manipulasi harga dan under-invoicing.

Pemerintah ingin memastikan nilai ekspor komoditas Indonesia tercatat sesuai harga pasar internasional sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal.

Langkah ini dinilai penting mengingat Indonesia merupakan salah satu eksportir utama berbagai komoditas strategis dunia seperti batu bara, nikel, timah, sawit, hingga emas.

Bursa Mineral dan Komoditas Diluncurkan 2027

Salah satu kebijakan yang paling menarik perhatian adalah rencana peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mencakup perdagangan berbagai komoditas strategis nasional seperti:

- Sawit
- Nikel
- Timah
- Batu bara
- Kopi
- Karet
- Emas

Pemerintah menargetkan seluruh regulasi pendukung selesai paling lambat 17 September 2026.

Keberadaan bursa ini diharapkan mampu membentuk harga referensi Indonesia sendiri sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada acuan harga luar negeri.

Selain itu, sistem perdagangan yang lebih transparan diyakini dapat menekan praktik manipulasi harga yang selama ini merugikan negara.

Anggaran MBG Diperkirakan Tembus Rp240 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Pada 2027, jumlah penerima manfaat ditargetkan mencapai 60,6 juta orang.

Sebagai perbandingan, hingga 12 Agustus 2026 jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 56,9 juta orang.

Dengan peningkatan cakupan tersebut, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai sekitar Rp240 triliun atau naik sekitar 5 persen dibanding estimasi anggaran 2026 sebesar Rp229 triliun.

Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa program unggulan Presiden Prabowo masih akan menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong konsumsi domestik.

Jakarta Jadi Markas Awal PFII

Presiden Prabowo juga mengumumkan lokasi sementara Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII).

Tahap awal operasional PFII akan dilakukan di Jakarta dengan Bali disiapkan sebagai lokasi pengembangan berikutnya.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa operasional awal PFII akan menggunakan Gedung Danareksa.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan dukungan terhadap proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan OJK ditargetkan menyelesaikan regulasi pendukung pada pertengahan September 2026.

Industri EV Didorong, Mobil Listrik Nasional Ditargetkan Produksi Massal 2028

Di luar RAPBN, Presiden Prabowo juga mengungkapkan target besar sektor kendaraan listrik nasional.

Pemerintah menargetkan produksi massal mobil listrik buatan Indonesia dapat dimulai paling lambat pada 2028.

Saat ini, kompleks industri kendaraan listrik berskala besar sedang dibangun di kawasan Subang dengan luas awal sekitar 60 hektare dan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

Kawasan tersebut nantinya akan diperluas hingga 539 hektare dengan kapasitas mencapai 300.000 unit per tahun.

Pemerintah juga sedang menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen untuk pembelian mobil listrik tertentu.

Pendapatan Negara Tumbuh 21,3 Persen

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan.

Sementara itu, belanja negara meningkat 18,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski defisit APBN hingga Juli 2026 telah mencapai 0,91 persen terhadap PDB, pemerintah optimistis pengelolaan fiskal tetap berada dalam jalur yang sehat dan terkendali.

Pasar Menyambut Positif

Pelaku pasar menyambut positif berbagai sinyal yang disampaikan pemerintah, terutama terkait komitmen menurunkan defisit anggaran serta kepastian peran DSI yang tidak menjadi eksportir tunggal.

Saham-saham sektor komoditas menjadi salah satu motor penguatan pasar pada perdagangan Jumat.

Analis menilai kombinasi disiplin fiskal, penguatan hilirisasi, pembangunan pusat keuangan internasional, serta pembentukan bursa komoditas nasional berpotensi menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Kini, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan seluruh target ambisius tersebut dapat diterjemahkan menjadi realisasi yang nyata di lapangan, sehingga pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen RAPBN, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.