Dedi Mulyadi Ungkap Efektivitas WFH di Jabar

VISI.NEWS | BANDUNG - Gubernur Jawa, Barat Dedi Mulyadi, menilai kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Januari 2026 berjalan efektif, tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.

Hal tersebut juga selaras dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Dedi menyebut, selama penerapan WFH, tidak ada kendala berarti dalam aspek administrasi pemerintahan. Bahkan, realisasi belanja anggaran tetap optimal.

"Efektif. Ya, lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja," ujar Dedi Mulyadi dikutip dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Menurut Dedi, pengurangan mobilitas pegawai melalui kebijakan WFH berkontribusi langsung terhadap penurunan konsumsi BBM di lingkungan pemerintah.

"Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang. Kita kan sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu semua," katanya.

Dedi menambahkan, kebijakan tersebut juga berdampak pada efisiensi belanja rutin pemerintah daerah. Pengeluaran operasional, termasuk untuk transportasi, menjadi lebih rendah.

"Berdampak pada itu, pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, kan itu sudah lama BBM-nya menurun," pungkasnya.

WFH Kamis-Jumat dan Situasional

Sebelumnya diberitakan, Dedi menjelaskan, pola kerja ASN di Jawa Barat dibagi dalam satu pekan, dengan kombinasi kerja di kantor dan WFH.

Penerapan tersebut, kata ia, tidak bersifat kaku karena disesuaikan dengan kondisi pekerjaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat ini, jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai senin hingga rabu.

Sementara pada kamis dan jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.

"Tapi, ya nanti kita lihat kan tergantung turun naiknya pekerjaan," ucapnya.

Jika beban kerja meningkat, ASN diminta tetap masuk kantor setiap hari.

Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung. @desi