Dedi Mulyadi : Hentikan Pembangunan Vila di Puncak

VISI.NEWS | BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau warga Jakarta untuk tidak lagi mendirikan vila atau bangunan lain di kawasan Puncak, Bogor. Ia menilai pembangunan tersebut berkontribusi terhadap banjir yang melanda Jakarta, Bekasi, dan Depok akibat terganggunya lanskap di daerah hulu Sungai Ciliwung. "Paling utamanya juga warga yang tinggal di Jakarta. Jangan lagi bangun-bangunan vila dan sejenisnya di Puncak. Kenapa? Kalau kemudian sekarang airnya ke Jakarta ya karena mereka cari tempat untuk tidur," ujar Dedi saat berada di Bogor, Kamis (6/3/2025). Dedi juga menyatakan akan berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait solusi banjir ini. Selain itu, ia berencana mencabut Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang dinilai menyebabkan semakin banyaknya bangunan di kawasan hijau. Menurutnya, aturan tersebut perlu direvisi agar lingkungan di Jawa Barat dapat kembali ke kondisi semula dan aman bagi masyarakat. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa berdasarkan data 2010, wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung seluas 15.000 hektare terdiri dari kawasan lindung, taman nasional, hutan produksi, dan badan air, dengan sekitar 500 hektare digunakan untuk pemukiman. Namun, pada 2022, terjadi perubahan tata ruang yang menyebabkan sekitar 8.000 hektare lahan dialihfungsikan menjadi kawasan pertanian dan permukiman. "Sehingga kita agak bertanya-tanya, tetapi kami akan dalami, kenapa di 2022 itu berubah menjadi kawasan pertanian. Ini tentu berimplikasi kepada kemudian maraklah itu, termasuk pemukiman. Ada pemukiman berkembang dari 500 menjadi 1.500 (hektare). Padahal di hulu ini sebenarnya nggak boleh ada apa-apa," ujar Hanif. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat resort yang dibangun di badan sungai, yang dinilai sangat berbahaya. Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perubahan di DAS Ciliwung dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas alih fungsi lahan yang diduga memperparah banjir di Jabodetabek. @ffr