Data DTSEN Jadi Acuan Utama Penyaluran Bansos bagi Korban PHK

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu para pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), agar mereka tetap memiliki daya saing dan tidak mengalami penurunan kelas sosial. Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, berbagai kementerian sedang menjalankan program pemberdayaan, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, hingga bantuan permodalan, guna memastikan para korban PHK tetap produktif. “Nanti akan ada banyak program-program lain dari pemerintahan. Ada program pemberdayaan, ada program dukungan permodalan, ada bantuan pelatihan, dan lain sebagainya,” ungkapnya di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (28/7/2025). “Banyak program-program lain juga dari kementerian-kementerian yang sifatnya pemberdayaan dan menahan supaya tidak turun kelas,” tambahnya. Namun, Gus Ipul belum merinci program-program tersebut secara spesifik. “Ya kita kembali lagi ke DTSEN. Yang bisa diberikan bansos (bantuan sosial) itu adalah mereka yang memang masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional,” jelasnya. Ia hanya menegaskan bahwa jika bansos dibutuhkan, maka penyalurannya akan tetap merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. “Kita lihat saja dan kita akan mutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Selama ada di dalam DTSEN dan memang berada di desil yang sesuai sasaran, ya tentu akan dapat,” imbuhnya. Proses validasi, lanjut Gus Ipul, melibatkan berbagai lembaga seperti BPS, PPATK, hingga Bank Indonesia, demi memastikan data akurat dan bansos tepat sasaran. Jika ditemukan penerima bansos yang tidak layak, maka bantuan akan dialihkan ke individu yang lebih membutuhkan. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lonjakan korban PHK sebanyak 32,19 persen pada semester pertama 2025, dengan total 42.385 orang kehilangan pekerjaan, meningkat dari 32.064 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Sektor manufaktur menjadi yang paling terdampak. @ffr