Dana Rp 14,6 Triliun Mengendap di Bank, Gubernur DKI Pramono Anung: “Itu Betul, Akan Dipakai Akhir Tahun”

VISI.NEWS | JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kebenaran informasi mengenai dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengendap di bank. Ia memastikan bahwa dana sebesar Rp 14,6 triliun tersebut akan digunakan untuk membayar berbagai kewajiban serta proyek pembangunan di akhir tahun. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengungkapkan adanya 15 provinsi dengan dana daerah mengendap di bank, termasuk DKI Jakarta.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Pramono menjelaskan, dana tersebut memang disiapkan untuk pembayaran proyek dan kegiatan publik yang rampung di akhir tahun. Menurutnya, pola pengeluaran anggaran Pemprov DKI setiap tahunnya selalu menunjukkan lonjakan signifikan pada kuartal keempat, khususnya bulan November dan Desember, saat banyak proyek fisik selesai dikerjakan.

“Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp 16 triliun, tahun 2024 Rp 18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” katanya.

Lebih lanjut, Pramono menuturkan bahwa Pemprov DKI telah meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp 10 triliun. Dana itu, menurutnya, akan digunakan untuk mendukung percepatan belanja daerah dan penyelesaian sejumlah proyek strategis. Ia menegaskan bahwa dana Rp 14,6 triliun bukan idle fund atau dana menganggur, melainkan bagian dari perencanaan kas daerah.

“Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp 10 triliun, segera ditransfer,’ karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya,” tegasnya.

Selain itu, Pramono juga mengungkapkan bahwa kinerja pendapatan daerah Jakarta sejauh ini masih solid. Realisasi penerimaan pajak daerah, kata dia, telah melampaui target yang ditetapkan. Hal itu menjadi bukti bahwa kemampuan fiskal Pemprov DKI tetap kuat meski belanja baru dimaksimalkan menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa dana Rp 14,6 triliun yang tersimpan di bank bukan karena Pemprov sengaja menimbun uang untuk memperoleh bunga. Ia menjelaskan, fenomena tersebut berkaitan dengan pola belanja Pemda yang memang mengalami akselerasi pada triwulan terakhir setiap tahunnya.

“Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir,” jelas Suharini melalui keterangan resmi di situs Pemprov Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Suharini menambahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) biasanya menunjukkan angka tinggi hingga November, namun akan menurun tajam di Desember seiring dengan meningkatnya pembayaran. “Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp 18 triliun,” ujarnya.

Pramono menutup dengan menegaskan bahwa Pemprov DKI terus mendorong percepatan penyerapan anggaran pada triwulan keempat melalui belanja yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel, sembari terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta para pemangku kepentingan lainnya.

@uli