Dana Hibah Pesantren Dipangkas, Pemprov Jabar Fokus Benahi Sistem

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memangkas alokasi dana hibah untuk pesantren dalam APBD 2025. Langkah ini diambil demi membenahi sistem pemberian bantuan yang selama ini dinilai tak merata dan sarat unsur politik. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut, dana hibah selama ini hanya berputar di lembaga yang itu-itu saja. "Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur," ujarnya di Gedung Pakuan, Rabu (23/4/2025). Dedi juga membeberkan adanya yayasan bodong yang ikut mendapatkan dana hingga puluhan miliar rupiah. "Ya, boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan," imbuhnya. Lewat Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2025, anggaran hibah spiritual kini menyusut drastis dari Rp 153,5 miliar menjadi Rp 9,25 miliar. Total dana hibah lewat Biro Kesra pun dipangkas dari Rp 345 miliar ke Rp 132 miliar. Kini, hanya dua lembaga yang masih tercatat menerima hibah yakni LPTQ Jabar Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar, Bogor Rp250 juta. Dedi memastikan, ke depan bantuan akan diarahkan ke madrasah tsanawiyah yang benar-benar butuh dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Fokus utamanya kebutuhan nyata, bukan kepentingan politik. "Jadi pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag. Itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu. Selalu pertimbangannya politik," tuturnya. Selain itu, langkah ini juga bagian dari realokasi anggaran Rp 5,1 triliun untuk program prioritas lain seperti infrastruktur, pendidikan umum, kesehatan, dan cadangan pangan. @ffr