Dampak Dari Kemarahan Masyarakat Soal TAPERA Membuat Mentri PUPR Merasa Menyesal

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan penyesalannya terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah memicu kemarahan masyarakat. Ia menyatakan bahwa program ini sebaiknya tidak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima oleh masyarakat. Basuki juga membandingkan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, dana dari iuran Tapera membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mengumpulkan anggaran sebesar Rp 50 triliun. Oleh karena itu, ia merasa menyesal dengan situasi ini. Meskipun aturan mengenai iuran Tapera sudah disiapkan sejak 2016, kebijakan ini baru bisa diterapkan pada 2027 dengan status “diundur” untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat. Basuki menegaskan bahwa pemerintah siap menerima masukan, termasuk dari DPR RI, jika diminta agar program iuran Tapera diundur. Ia berkomitmen untuk mengikuti masukan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai penghapusan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah menyatakan penyesalannya terkait program ini dan mengakui bahwa pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat sebelum melaksanakan Tapera. Kebijakan mengenai iuran Tapera diundur hingga 2027 sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. @shintadewip