Dalam Rangka HUT ke-80 PGRI, 11.000 Guru Ikuti Giat Fun Walk di Kawasan Wisata Kamojang

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Sekitar 11.000 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan Fun Walk dalam rangka HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Kawasan Wisata Kamojang, Kecamatan Ibun, Sabtu (22/11/2025).

Kegiatan Fun Walk tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Bunda Bedas Emma Dety Dadang Supriatna. Hadir pula Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat Akhmad Juhana, Ketua PGRI Kabupaten Bandung Yusup Salim, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah, Kepala Disperkintan Kabupaten Bandung Enjang Wahyudin, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi, beserta sejumlah perwakilan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, hadir di tengah-tengah belasan ribu guru se-Kabupaten Bandung tersebut. Demikian pula hadir Camat Ibun Akhmad Rifa'i dan jajaran Forkopimcam Ibun, perwakilan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, PT. Indonesia Power, bank bjb, dan pihak lainnya.

Dalam sambutannya, Dadang Supriatna mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2025 ini.

Ia juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua PGRI Kabupaten Bandung yang sudah mengakomodir dan menyatukan para guru. Bahwa dengan bersatunya guru, maka pendidikan dan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung akan lebih meningkat.

"Saya sangat bangga dan apreasiasi bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung sudah mencapai 9,16 tahun yang sebelumnya saat pertama saya menjabat bupati mencapai 8,8 tahun. Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan," kata Bupati Dadang Supriatna.

Kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna mengatakan, kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan kabupaten/kota lainnya adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu mulai dari TK, SD, dan SMP. SMA/SMK kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.