Cara Buka Blokir STNK untuk Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

VISI.NEWS - Pemilik kendaraan yang data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya terblokir masih dapat mengurus kembali administrasi kendaraan, termasuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah.

Program pemutihan pajak kendaraan memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan tersebut ditujukan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan agar dapat kembali memenuhi kewajiban administrasinya.

Salah satu daerah yang masih memberlakukan program tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Program pemutihan pajak kendaraan di Jakarta berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam program tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kendaraan Terblokir Tetap Bisa Diurus

Pemilik kendaraan yang datanya telah terblokir tetap dapat mengurus administrasi kendaraan, termasuk melakukan proses balik nama.

Ketentuan mengenai pembukaan blokir kendaraan diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident).

Aturan tersebut menjelaskan bahwa STNK yang diblokir atas permintaan pemilik karena adanya pemindahtanganan kepemilikan dapat diaktifkan kembali melalui proses perubahan kepemilikan kendaraan.

"Dalam hal pemblokiran data STNK atas permintaan pemilik Ranmor karena pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6), dapat dibuka dengan proses Regident perubahan pemilik Ranmor ke pemilik Ranmor yang baru."

Pengaktifan kembali data STNK juga dapat dilakukan atas permintaan pihak yang sebelumnya mengajukan pemblokiran atau melalui proses balik nama kendaraan.

Syarat Membuka Blokir STNK Kendaraan

Sebelum melakukan proses balik nama sekaligus membuka blokir kendaraan, pemilik perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, yaitu:

STNK asli dan fotokopi.
KTP pemilik baru atau pembeli kendaraan asli dan fotokopi.
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
Kuitansi pembelian kendaraan yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000.
Surat Pelepasan Hak apabila kendaraan sebelumnya dimiliki badan hukum seperti perusahaan atau PT.

Dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk proses pembukaan blokir dan perubahan kepemilikan kendaraan di kantor Samsat.

Cara Membuka STNK Kendaraan yang Diblokir

Setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap, pemilik kendaraan dapat mengikuti tahapan pengurusan di kantor Samsat.

Datang ke kantor Samsat sesuai dengan domisili kendaraan.
Melakukan cek fisik kendaraan untuk pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin.
Mengisi formulir balik nama kendaraan yang tersedia di loket pendaftaran.
Menyerahkan formulir yang telah diisi beserta dokumen persyaratan kepada petugas untuk diproses.
Setelah proses selesai, data kendaraan akan diperbarui sesuai dengan pemilik baru dan status blokir dapat dibuka.

Namun, apabila kendaraan berasal dari wilayah administrasi yang berbeda, pemilik wajib melakukan proses cabut berkas terlebih dahulu di Samsat asal kendaraan.

Setelah proses cabut berkas selesai, kendaraan dapat dilanjutkan ke tahap balik nama di Samsat wilayah tujuan.