Bupati Bandung Tekankan Pendidikan Inklusif dan Bebas Pungutan dalam Kick Off Penerimaan Murid Baru 2025/2026
VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung resmi membuka kegiatan Kick Off Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 yang digelar meriah di Ballroom Padjajaran Convention Center Hotel Sutan Raja, Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (22/5/2025).
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang dalam sambutannya ia menegaskan komitmen penuh untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas pungutan.
Dalam pidatonya, Bupati Dadang menyerukan kepada Kepala Dinas Pendidikan serta Sekretaris Daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa pemenuhan fasilitas sekolah yang ramah disabilitas bukan sekadar kebutuhan, melainkan kewajiban prioritas dalam pembangunan pendidikan ke depan.
“Para camat harus aktif menyisir masyarakat di wilayahnya masing-masing dan memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk menjamin bahwa proses penerimaan siswa baru berjalan secara transparan, tanpa pungutan dalam bentuk apa pun. Ia menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan yang bersih dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
Sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan belajar, Pemkab Bandung merancang revitalisasi besar-besaran terhadap 1.363 Sekolah Dasar negeri dalam lima tahun mendatang. Dalam kebijakan terobosannya, Bupati menetapkan sistem reward and punishment: sekolah yang menjaga kebersihan akan diganjar insentif sebesar Rp1 miliar, sedangkan yang terbukti lalai akan menerima surat peringatan.
Lebih jauh, Bupati Dadang mengungkapkan kebutuhan mendesak akan 22 unit SMA baru demi memenuhi kebutuhan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Bandung. Saat ini, lahan hibah telah disiapkan di empat kecamatan, termasuk tanah carik di Pangalengan. Empat SMA baru dijadwalkan mulai dibangun tahun ini sebagai bagian dari upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
Dukungan pun datang dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat yang hadir dalam acara tersebut. Mereka mengapresiasi langkah progresif Pemkab Bandung, terutama dalam keberpihakan terhadap keluarga tidak mampu dan siswa disabilitas. Ombudsman menyarankan agar penerimaan siswa dari keluarga miskin ke depan dapat dipermudah melalui jalur undangan, domisili, atau prestasi, tanpa birokrasi berbelit terkait dokumen bantuan. @ihda
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!