Bupati Bandung akan Replikasi Pusat Edukasi Sampah Terpadu Jelekong

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bandung Asep Kusumah, mengunjungi tempat Pusat Edukasi Sampah Terpadu (Puspa) Jelekong pada Kamis (9/2/2023).

Dalam kunjungan kerja Bupati Dadang Supriatna tersebut, dirinya menyampaikan beberapa hal, di antaranya pengolahan sampah di Puspa Jelekong.

"Saya sudah tinjau dan keliking juga barusan di Puspa ini, tentunya pola penanganan sampah ini tidak bisa parsial, ada yang masuk organik maupun non-organik, seperti Refused Derived Fuel (RDF) yang menghasilkan salah satunya bahan seperti batu bara, fasilitas pengelolaan sampah dan ada juga sampah alternatif seperti kolam pembesaran lele dengan pakan maggot, ayam kalkun, ayam kampung, sapi perah, tempat budi daya maggot," ujarnya.

Bupati Dadang pun menjelaskan, terkait sampah organik digunakan untuk pakan maggot yang nantinya bisa digunakan pakan ikan lele maupun ayam ternak.

"Maggot ini bisa dijual ke luar negeri, bahkan Jepang minta 250 ton per harinya. Tapi sampai saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan Jepang tersebut," kata Dadang Supriatna.

"Kalau proses pengolahan sampah ini bisa berjalan, saya kira Puspa Jelekong bisa dioptimalkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bandung," imbuhnya

Bupati pun mengungkapkan, Puspa Jelekong mampu mengolah sampah sekitar 50-100 ton, jika proses sirkulasi pengolahan sampah yang ada dilakukan secara efektif.

"Hanya nanti kalau berbicara skala besar, kita akan hitung lagi berapa ketersediaan lahan dan berapa ketersediaan alat agar dalam pengelolaan sampah harus seimbang," katanya

Bupati Bandung mengatakan, saat ini akan ada tiga tempat pengolahan sampah di Puspa Jelekong.

"Insyaallah nanti dibuatkan strateginya seperti apa. Kita sudah lihat semuanya bahwa tidak ada sampah yang tidak bermanfaat. Tentunya ini bisa dijadikan edukasi bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Bupati Dadang Supriatna pengolahan sampah organik dan anorganik sebetulnya bisa dilakukan di setiap desa.

"Tinggal nanti kita replikasi dan disebarluaskan agar setiap desa mampu mengelola sampah. Kita akan berikan subsidi sehingga nanti akan lebih optimal lagi dalam penanganan dan pengolahan sampah," tuturnya.

Dalam kesempatan itu pula dirinya menegaskan bahwa kebijakan optimalisasi pengolahan sampah di Puspa Jelekong ini sebagai bentuk antisipasi TPA Sarimukti jika sewaktu-waktu ditutup .

"Sementara kalau nanti TPA Sarimukti ditutup dan TPPAS Legoknangka Nagreg yang sampai saat ini belum bisa digunakan karena pembangunannya juga belum selesai, saya kira di Puspa inilah akan menjadi alternatif nya untuk tempat pembuangan sampah," jelasnya.

Dan pada tahun 2023 ini juga dikatakan Dadang, Pemkab Bandung akan membentuk bank sampah di setiap desa.

Terutama bagi desa yang akan mengadakan pengolahan sampah, akan di subsidi.

Senada dengan Bupati Dadang Supriatna, Kadis Lingkungan Hidup Kab.Bandung Asep Kusumah mengatakan, untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Bedas, adalah mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjadi kreatifitas dalam wawasan lingkungan.

"Beliau mengedukasi kepada warga masyarakat, dan meyakinkan terkait sampah sebetulnya bukan sumber masalah, tapi sampah sumber daya lingkungan, bisa dilihat sampah itu hampir semuanya kan bermanfaat, sampah organik bisa jadi maggot, magotnya itu dikasih ke ayam, ke kalkun bisa panen telurnya 4 sampe 6 Bulan sekali, maggot ke lele bisa panen 3 bulan sekali, nah kemudian yang anorganik bisa diolah ke bank sampah, dan residue nya kita kerjasama dengan BRIN dan PT. Nusantara Jaya untuk diolah menjadi briket yang bisa menjadi pengganti batubara, artinya ini bisa diharapkan menjadi sebuah prototipe kebijakan konkrit, karena memang di beberapa RW, desa, dan kecamatan itu sudah berjalan sirkular ekonomi untuk mengolah sampah menjadi sumber daya lingkungan," ujarnya.

Lebih lanjut Asep mengatakan, rencana Bupati Dadang Supriatna setelah kapasitas Puspa ditingkatkan nantinya direplikasi di tujuh titik daerah pemilihan pembangunan.

"Tetapi kita juga melihat terlebih dahulu seperti lahan, kapasitas, dan teknologinya, terkait kisaran anggarannya pun belum ditentukan," pungkasnya. @gvr