Buku Karya Liputan Investigasi PSN Resmi Diluncurkan di Jakarta

Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan praktiknya selama ini PSN menghilangkan sumber pangan dan pekerjaan masyarakat seperti hutan sagu, hutan aren, penyadapan karet, kemenyaan dan lainnya. Hal ini bertentangan dengan Konvensi ILO No.111 yang memandatkan antara lain kewajiban melindungi pekerjaan tradisional MHA. Situasi yang dihadapi MHA dan masyarakat lokal akibat PSN ini tidak sejalan dengan instrumen HAM lainnya seperti Hak Sipol dan Ekosob serta UU No.39 tentang HAM. PSN memunculkan diskriminasi penegakan hukum. Dalam hal perusahaan melanggar aturan tidak ada penegakan hukum yang tegas. Berbeda jika masyarakat yang dituduh melanggar aturan langsung cepat ditindak aparat kepolisian.

Sementara Yosep Suprayogi dari Tempo Witness mengkritisi substansi dari buku yakni perlunya data yang komprehensif dari proses liputan. Yosep menyampaikan hasil liputan investigasi itu harusnya lebih jauh menelusuri bentuk fasilitas atau lainnya hasil dari pendanaan DBH itu.

Kesimpulan dari diseminasi ini bahwa pentingnya melakukan kolaborasi. Komunitas terdampak, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum hingga media harus serta merta saling mendukung satu sama lain.