Biaya Haji Naik? Pemerintah Tegas: Jemaah Jangan Dibebani!

VISI.NEWS | TANGERANG – Pemerintah memastikan bahwa potensi kenaikan biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tidak akan dibebankan kepada jemaah. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Moch Irfan Yusuf, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Menurut Irfan Yusuf, komitmen tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa jemaah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung beban tambahan biaya, apapun kondisi yang terjadi. Pemerintah, kata dia, hadir untuk memastikan ibadah haji tetap terjangkau dan terlindungi.

“Sejak awal Presiden memberikan arahan tegas bahwa jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Ini komitmen yang akan terus kami jaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dinamika global saat ini memang turut memengaruhi operasional penyelenggaraan haji, terutama pada sektor transportasi udara. Sejumlah maskapai penerbangan telah mengajukan penyesuaian harga, yang berpotensi meningkatkan biaya keseluruhan.

Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga tiket, disusul oleh Saudia pada 31 Maret 2026. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa kenaikan tersebut tidak akan berdampak langsung kepada jemaah haji Indonesia.

“Kami pastikan perubahan harga ini tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegas Irfan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Pemerintah tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan hanya demi menekan biaya.

Di tengah dinamika tersebut, Irfan juga menyampaikan kabar positif terkait situasi global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Ia menyebut kondisi geopolitik yang mulai mereda menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.