BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

VISI.NEWS - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia ditutup sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan kepatuhan terhadap standar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Mas Dar dikutip dari laman resmi, Selasa (8/9/2026).

Sudaryono menjelaskan, BGN terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran menetapkan sementara sebanyak 27.022 dapur.

Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," tegasnya.

Rincian 1.999 Dapur yang Ditutup

Adapun 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara tersebar di tiga wilayah, dengan rincian:

• Wilayah 1: 351 dapur SPPG

  BACA JUGA

  Vivo V80 Dikabarkan Punya Kamera 10x Portrait Zoom

• Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG

• Wilayah 3: 231 dapur SPPG

Penutupan tersebut dilakukan sementara untuk selanjutnya dilakukan investigasi terhadap dapur-dapur yang belum mendaftarkan SLHS.

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," pungkasnya.

BGN menyatakan langkah penutupan dan investigasi tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas dan keamanan penyelenggaraan program MBG, termasuk aspek gizi dan keselamatan penerima manfaat.