Bereskan Soal Pinjol, Ahmad Najib: Pentingnya Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah, menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian masalah pinjaman online (pinjol) yang masih menjerat masyarakat di tanah air. Najib mengakui masalah pinjaman online (pinjol) di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

“Saya memiliki perhatian khusus dengan tugas saya terkait isu Pinjol, isu pinjol ini dilatarbelakangi tingkat literasi keuangan masyarakat yang dirasa masih rendah. Sementara akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan terutama pinjol semakin hari tinggi dengan kehadiran kemudahan yang ditampilkan melalui media-media digital,” jelas Najib dalam sebuah Talk Show di salah satu radio di Jawa Barat, dikutip, Senin (13/1/2025).

Dengan kondisi tersebut, Najib berharap, Otorita Jasa Keuangan (OJK) dapat konsisten untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait kehadiran pinjaman online (pinjol) dan sejenisnya.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini meminta, OJK dapat meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami dan bijak dalam mengakses pinjaman online (pinjol) dan produk sejenisnya.

“Jadi sekarang regulator dan pengawas dalam hal ini OJK, sebagai regulator dan pengawas harus konsisten terhadap perlindungan konsumen. Disatu sisi OJK punya kewajiban untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Agar masyarakat lebih paham dan lebih bijak ketika mereka mengakses pinjol itu tadi atau produk sejenis,” ujar Najib.

Najib menyebut, peningkatan literasi keuangan harus terus dikampanyekan terkhusus soal bagaimana kebijakan dalam mengelola keuangan rumah tangga bagi masyarakat.

Najib menekankan, masyarakat perlu diberikan pemahaman soal kebijaksanaan atau wisdom dalam mengelola keuangan rumah tangga guna menekan penggunaan pinjol.

“Hari-hari ini literasi keuangan masyarakat sebetulnya sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ada pada kisaran sekitar 60 persen terakhir. Tetapi hal itu, kemudian masyarakat itu sendiri rasanya kalau mengenai bagaimana dalam kebijakan mereka dalam mengelola keuangan rumah tangga itu mereka belum memiliki,” tegas Najib.