Batalkan ART atau Indonesia Terkunci dalam Perang Dagang?

VISI.NEWS | BANDUNG - Indonesia sedang menghadapi salah satu ujian penting dalam diplomasi ekonominya. Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat memantik polemik luas setelah sejumlah kalangan menilai substansi perjanjian itu berpotensi membatasi ruang gerak nasional. Perdebatan semakin menguat ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan beberapa kebijakan tarif yang sebelumnya menjadi dasar tekanan dagang. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia sudah lebih dulu menandatangani kesepakatan, sehingga muncul pertanyaan publik: apakah langkah itu terlalu tergesa-gesa?

Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan, Direktur Celios, Bima Yudhistira, menyampaikan kritik tajam terhadap isi perjanjian tersebut. “Kalau kita baca draf yang beredar, klausulnya lebih banyak membebani Indonesia. Ini bukan sekadar kerja sama dagang biasa, tapi menyangkut arah ekonomi jangka panjang,” ujarnya. Ia menilai substansi ART perlu dibuka secara transparan agar publik mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul.

Baca juga

Di Tengah Bayang-bayang Perang Dagang Global, Prabowo dan Trump Dijadwalkan Bertemu Januari 2026

Negosiasi Dagang RI-AS Masuk Tahap Teknis, Format Perjanjian Disepakati

Ketimpangan Klausul dan Risiko Ketergantungan

Salah satu sorotan utama adalah dugaan kewajiban peningkatan impor dari Amerika Serikat dalam jumlah besar, termasuk sektor migas, gandum, kedelai, produk susu, hingga daging. Jika komitmen itu dijalankan tanpa strategi mitigasi, neraca perdagangan Indonesia berpotensi tertekan.

“Kalau pembelian migas dan pangan meningkat drastis, sementara ekspor kita tidak naik signifikan, maka defisit bisa melebar. Ini berdampak pada nilai tukar dan stabilitas fiskal,” kata Bima. Ia menambahkan bahwa ketidakseimbangan semacam itu dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap satu mitra dagang.

Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai klausul yang disebut-sebut membatasi kerja sama Indonesia dengan negara lain tanpa persetujuan tertentu. “Politik luar negeri kita bebas aktif. Kalau ada pembatasan semacam itu, maka ruang diplomasi kita menyempit,” tegasnya. Menurutnya, Indonesia selama ini menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global, termasuk Tiongkok, Uni Eropa, dan kawasan Timur Tengah.