Bandung Diuji untuk Jadi Daerah Terbaik Pelayanan Investasi

VISI.NEWS — Pemerintah Kota Bandung menjalani visitasi dan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur Nomor 34, Rabu (12/8/2026).

Kota Bandung sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu nomine Pemerintah Daerah Berkinerja Sangat Baik dalam Penyelenggaraan PTSP dan PPB Tahun 2026. Visitasi dan uji petik menjadi tahapan penting untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan, komitmen pemerintah daerah, serta implementasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, proses penilaian tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkot Bandung untuk menunjukkan keterbukaan dalam menerima investasi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi dunia usaha.

Menurut Farhan, perizinan merupakan salah satu aspek yang masih sering dikeluhkan pelaku usaha. Karena itu, Pemkot Bandung berupaya memastikan pelayanan perizinan tidak menjadi penghambat, melainkan memberikan kepastian dan manfaat bagi dunia usaha.

"Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai hal yang mempersulit, tapi juga memberikan benefit yang besar kepada dunia usaha," ujar Farhan dalam sambutannya.

Farhan mengatakan Bandung memiliki sejumlah modal yang dapat mendukung pertumbuhan investasi. Salah satunya adalah posisi strategis kota tersebut dalam ekosistem transportasi dan industri di Jawa Barat.

Ia menyoroti kembali diaktifkannya Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung yang dinilai dapat memperkuat ekosistem industri aviasi Jawa Barat bersama pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Menurut Farhan, jika BIJB berkembang menjadi salah satu pusat industri strategis dan aviasi Jawa Barat, Kota Bandung dapat mengambil peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia serta berbagai fasilitas pendukung.

Selain itu, Bandung memiliki jaringan transportasi dan infrastruktur yang relatif kuat. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal untuk menarik lebih banyak investor.

Namun, Farhan menekankan bahwa potensi tersebut harus diimbangi dengan pelayanan pemerintah yang mampu mempermudah realisasi investasi.

"Nilai kita ini tinggi sekali. Tinggal masalahnya adalah apakah prosesnya memang betul-betul membantu dunia usaha atau justru menghalangi realisasi potensi yang begitu besar," katanya.

Bagi Farhan, keberhasilan menarik investasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai penanaman modal. Dampak investasi terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, juga menjadi indikator penting.

Ia berharap pertumbuhan investasi dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong semakin banyak warga Kota Bandung masuk ke sektor pekerjaan formal.

Menurut dia, berbagai penataan kota yang dilakukan pemerintah harus diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan formal bagi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan pendapatan dari sektor informal.

"Keuntungan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi," ujarnya.

Farhan juga menghubungkan kemudahan berusaha dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kota Bandung memiliki sentra UMKM di setiap kecamatan yang dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi investasi dan pariwisata.

Berbagai kegiatan kreatif dan pariwisata yang berlangsung di Bandung dinilai membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar.

Meski demikian, Farhan mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam pelayanan perizinan. Salah satunya adalah proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menurutnya masih perlu dipercepat.

Pemkot Bandung, kata dia, terus melakukan perbaikan terhadap berbagai layanan agar proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Farhan juga menekankan bahwa ekosistem investasi tidak hanya berkaitan dengan izin mendirikan atau menjalankan usaha. Pemerintah perlu memastikan berbagai layanan dasar tersedia bagi investor dan tenaga kerja yang datang dan tinggal di Kota Bandung.

Layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga administrasi perkawinan disebut menjadi bagian dari ekosistem pelayanan yang mendukung mobilitas tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan.

"Untuk itulah memang kehadiran dari Kementerian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan juga Dunia Usaha ini menjadi motivasi bagi kami agar terus bergerak, memanfaatkan semua sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para investor yang datang ke Kota Bandung," kata Farhan.

Pemkot Bandung juga memetakan berbagai persoalan kota yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi. Salah satunya adalah pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka.

Farhan menilai persoalan yang dihadapi sebuah kota tidak selalu harus dipandang sebagai beban. Dengan tata kelola yang tepat, persoalan tersebut dapat menjadi peluang investasi sekaligus solusi terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia berharap penilaian PTSP dan PPB tidak berhenti sebagai kompetisi untuk menentukan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Lebih dari itu, evaluasi diharapkan menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan dan menjadikan Bandung sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.

"Perizinan ini bukan hambatan tapi adalah dukungan untuk pengembangan investasi," ujar Farhan.

Sementara itu, Direktur Dekonsentrasi dan Pelayanan Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi dalam visitasi tersebut mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perizinan.

Menurut dia, tata kelola perizinan yang semakin baik akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus membuat investasi dapat berjalan lebih tertib dan memberikan manfaat yang lebih luas.

"Mestinya yang perizinan ini tata kelolanya lebih bagus dan juga investasinya akan lebih rapi dan juga ada dampak untuk kepentingan kita semua," katanya.

Didi juga mengapresiasi kehadiran langsung Wali Kota Bandung bersama jajaran kepala perangkat daerah dalam proses visitasi. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengikuti proses evaluasi.

Meski demikian, Didi menegaskan pihaknya belum dapat menjanjikan hasil akhir penilaian. Seluruh hasil visitasi dan uji petik akan dikompilasi sebelum dilaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Kita enggak bisa janji karena ini bukan yang memutuskan, nanti Pak Menteri," ujarnya.

Ia menjelaskan, penilaian akan disusun berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, hasil diskusi, paparan pemerintah daerah, serta keseluruhan proses evaluasi.

"Bagaimanapun juga nanti finalnya itu kami laporkan kepada Pak Menteri," katanya.

Dalam proses visitasi, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandung memaparkan berbagai inovasi dan program yang berkaitan dengan pelayanan publik serta percepatan berusaha.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, misalnya, memaparkan penguatan integritas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah pelayanan perkawinan terpadu di MPP.

Layanan tersebut mengintegrasikan sejumlah kebutuhan administrasi masyarakat sehingga proses pengurusan dokumen dapat dilakukan secara lebih mudah.

Disdukcapil juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Salaman atau "selesai dalam genggaman". Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus sejumlah dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Dokumen yang dapat diurus antara lain kartu keluarga serta akta kelahiran dan akta kematian.

Selain layanan digital, Disdukcapil mengembangkan pelayanan berbasis kewilayahan serta layanan Pelita Hati untuk membantu pengurusan administrasi kematian masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah kelurahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memaparkan potensi besar sektor perdagangan dan perindustrian. Pemkot Bandung terus memperkuat kepastian berusaha melalui regulasi dan standar operasional prosedur yang mendukung penerapan sistem Online Single Submission (OSS).

Disdagin juga memiliki berbagai layanan perizinan dan pengaduan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, baik melalui MPP maupun kanal pengaduan yang terintegrasi.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung memaparkan upaya mempercepat pelayanan perizinan angkutan umum. Pemkot melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dan koperasi angkutan kota untuk membantu pemilik angkutan yang masih belum memenuhi persyaratan perizinan.

Dari sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Bandung menjelaskan kolaborasi untuk memastikan satuan pendidikan, terutama lembaga pendidikan nonformal, memenuhi ketentuan perizinan.

Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk memastikan legalitas lembaga pendidikan, tetapi juga dikaitkan dengan penanganan anak tidak sekolah dan penyesuaian kebutuhan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung turut memaparkan sejumlah program untuk menekan pengangguran sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Program yang dikembangkan antara lain aplikasi New Bima, pelatihan berbasis kompetensi, bursa kerja atau job fair, serta program pemagangan di dalam dan luar negeri.

Pemkot Bandung juga telah memberangkatkan 40 warga Kota Bandung ke Jepang melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja asal Bandung.

Pada sektor tata ruang dan bangunan, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) memaparkan integrasi rekomendasi teknis tata ruang dengan OSS berbasis risiko.

Dinas tersebut juga mengembangkan sejumlah inovasi untuk mempercepat pelayanan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan PBG, tersedia layanan gambar gratis. Pemkot Bandung juga menyediakan pengkaji teknis gratis untuk SLF dengan kriteria tertentu serta prototipe gambar rumah yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di sektor pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memaparkan pelayanan perizinan usaha pariwisata melalui OSS. Pelayanan tersebut mencakup pendampingan, penyuluhan, pelatihan, sertifikasi, serta pengawasan yang dilakukan bersama DPMPTSP dan perangkat daerah terkait.

Pengembangan pariwisata Bandung juga diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada sektor kuliner dan fashion. Pemkot melihat peluang pada sport tourism serta pemanfaatan potensi cagar budaya sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sekaligus peluang investasi.

Seluruh paparan tersebut menjadi bagian dari bahan penilaian terhadap kinerja PTSP dan PPB Kota Bandung. Pemerintah kota berharap berbagai inovasi yang telah dijalankan dapat menunjukkan bahwa kemudahan berusaha tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, tetapi juga melalui layanan publik yang terintegrasi.

Bagi Kota Bandung, hasil evaluasi tersebut akan menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana pelayanan pemerintah telah benar-benar memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha.

Pemkot Bandung juga berharap investasi yang masuk tidak berhenti pada angka penanaman modal, tetapi memberikan efek nyata bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja formal, memperkuat UMKM, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.

Dengan masuknya Kota Bandung sebagai nomine Pemerintah Daerah Berkinerja Sangat Baik dalam Penyelenggaraan PTSP dan PPB Tahun 2026, proses visitasi menjadi kesempatan untuk menunjukkan berbagai perbaikan yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi layanan yang masih perlu dibenahi.

Hasil akhir penilaian nantinya akan menentukan posisi Kota Bandung dalam evaluasi kinerja PTSP dan PPB Tahun 2026. Terlepas dari hasil tersebut, Pemkot Bandung menempatkan evaluasi sebagai momentum untuk terus memperbaiki pelayanan dan memastikan perizinan menjadi instrumen pendukung investasi, bukan hambatan bagi dunia usaha.