Bandara 'Siluman' di Morowali, TB Hasanuddin Desak Usut dan Tindak Tegas!

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti serius informasi terkait keberadaan Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. Temuan soal bandara ini menjadi polemik nasional setelah disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut bandara tersebut beroperasi secara ilegal, tanpa kontrol dari aparat negara.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa dugaan operasional bandara tanpa keterlibatan aparat negara adalah persoalan yang sangat serius. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan bisa menimbulkan masalah besar dalam hal keamanan dan kedaulatan negara. “Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Kamis (27/11/2025).

Menurut TB Hasanuddin, negara tidak boleh kecolongan dalam hal yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan, apalagi terkait fasilitas vital seperti bandara. Mayjen TNI Purnawirawan itu menegaskan bahwa fasilitas bandara harus sepenuhnya berada di bawah kontrol negara, meskipun dimiliki oleh pihak swasta. "Negara tidak boleh kecolongan seperti ini," tambahnya, menegaskan pentingnya pengawasan negara dalam hal ini.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai bandara yang beroperasi di dalam kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dalam kunjungannya untuk meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali pada 20 November lalu, Menhan mengatakan bahwa bandara ini beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi, yang dianggap sebagai anomali.

Sjafrie Sjamsoeddin mengkhawatirkan bahwa ketidakhadiran negara di bandara tersebut bisa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. "Keberadaan bandara tanpa kehadiran negara itu adalah anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan," ujarnya, menambahkan bahwa hal ini bisa mempengaruhi stabilitas nasional. TNI pun menanggapi hal ini dengan menggelar latihan intercept terhadap pesawat yang dianggap memiliki indikasi kegiatan ilegal.

Terkait hal ini, TB Hasanuddin yang juga merupakan anggota Komisi Pertahanan DPR, menegaskan bahwa setiap fasilitas bandara, termasuk bandara khusus milik perusahaan, harus mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan seluruh regulasi terkait pengawasan negara. "Bandara itu objek vital strategis. Siapa pun pemiliknya, tetap harus berada di bawah kontrol penuh negara," tegasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Barat IX ini juga menyoroti pentingnya peran Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas penerbangan yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk mengawasi pergerakan manusia dan barang lewat udara. "Setiap pergerakan manusia dan barang lewat udara harus tercatat, diawasi, dan dikendalikan oleh negara. Kalau tidak, ini membuka celah masuknya berbagai ancaman penyelundupan dan ancaman keamanan nasional," jelasnya.

Oleh karena itu, TB Hasanuddin mendesak agar semua pejabat yang diduga membiarkan bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan negara untuk diusut dan ditindak tegas. "Usut dan tindak semua pejabat maupun pihak-pihak lain yang membiarkan Bandara 'siluman' di Morowali beroperasi tanpa kendali negara," tutupnya dengan tegas. Ia menambahkan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan, mengingat dampaknya yang bisa sangat besar terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

@uli