Bahtra Banong: Diplomasi Presiden Tak Bisa Digantikan Zoom dan Telepon

VISI.NEWS | JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang sehat dan perlu dihormati. Menurutnya, pandangan dari seorang diplomat senior seperti Dino merupakan masukan yang baik untuk memperkaya perspektif publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.

Namun demikian, Bahtra menegaskan bahwa diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat disederhanakan hanya menjadi komunikasi melalui Zoom atau telepon. Dalam praktik hubungan internasional, diplomasi bukan sekadar bertukar informasi, melainkan membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar negara, membuka peluang kerja sama, dan menyelesaikan berbagai negosiasi penting yang sering kali membutuhkan pertemuan langsung antar pemimpin negara.

“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujar Bahtra di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Bahtra mengingatkan bahwa kunjungan luar negeri Presiden bukanlah perjalanan individu seorang kepala negara. Dalam setiap lawatan kenegaraan, Presiden membawa delegasi nasional yang terdiri dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN strategis, serta pelaku usaha nasional termasuk Kadin.

Di balik agenda resmi Presiden, terdapat berbagai pertemuan bisnis, penjajakan investasi, pembukaan akses pasar, hingga pembahasan kerja sama teknologi dan industri yang dilakukan secara paralel untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

“Presiden membawa misi negara. Ada menteri, pejabat teknis, BUMN, dan dunia usaha yang bergerak bersama membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu manfaat kunjungan Presiden harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari jumlah hari berada di luar negeri,” tegasnya.

Bahtra mencontohkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang baru saja menghasilkan sejumlah capaian konkret, termasuk kesepakatan komersial senilai sekitar USD 3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. Selain itu, terbentuk pula forum bisnis tingkat tinggi yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Prancis untuk memperkuat investasi dan kerja sama ekonomi jangka panjang.

“Fakta ini membuktikan bahwa kunjungan Presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahtra.

Terkait isu biaya perjalanan luar negeri Presiden, Bahtra menilai publik memang berhak meminta transparansi dan akuntabilitas. Namun menurutnya, ukuran yang objektif bukan hanya menghitung biaya yang dikeluarkan negara, melainkan juga manfaat yang diperoleh bangsa.

Jika satu kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan global, maka kunjungan tersebut harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

“Karena itu saya menghormati kritik Pak Dino sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun saya tidak sependapat jika diplomasi Presiden direduksi cukup melalui Zoom dan telepon. Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering Presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia. Selama kunjungan tersebut menghasilkan investasi, lapangan kerja, kerja sama strategis, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia, maka itu adalah investasi negara yang layak dan perlu didukung,” tutupnya.