Ayi Sahrul Hamzah Dorong Pemprov Jabar Prioritaskan UMKM dan Infrastruktur Desa

VISI NEWS | BOGOR - Anggota DPRD Komisi II Jawa Barat, Ayi Sahrul Hamzah, melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Ayi Sahrul berdialog dengan warga di Kampung Bebedahan untuk menggali kondisi faktual di lapangan. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan potensi desa, dan penyediaan infrastruktur dasar.

“Fungsi pengawasan ini bukan hanya melihat laporan di atas kertas, tapi memastikan apakah program benar-benar dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan provinsi hadir sampai ke tingkat desa,” ujar Ayi Sahrul dikutip dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan antara lain kebutuhan bantuan mesin jahit dan permodalan usaha konveksi bagi kelompok ibu rumah tangga. Warga berharap dukungan pemerintah dapat memperkuat usaha kecil berbasis keterampilan lokal agar bisa berkembang menjadi bagian dari ekonomi kreatif desa.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan desa akibat mobil besar yang sering melintas menuju kawasan proyek. Mereka meminta pemerintah provinsi menertibkan jalur kendaraan berat serta memperbaiki jalan yang rusak.

Dari sisi sosial, masyarakat menyampaikan bahwa bantuan Posyandu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dihentikan. Bantuan berupa uang Rp1 juta dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sebelumnya rutin diberikan kini tidak lagi tersedia.

Saat ini, kader Posyandu hanya mendapat bantuan dari pemerintah desa sebesar Rp300 ribu setiap tiga bulan, jumlah yang dinilai belum cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum di beberapa titik yang rawan kecelakaan dan tindak kriminal. Mereka berharap adanya penambahan lampu jalan agar lingkungan lebih aman dan nyaman.

Menanggapi hal itu, Ayi Sahrul menyampaikan bahwa hasil pengawasan akan menjadi bahan laporan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus di kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa.

“Pemerintah Jabar perlu memastikan pemberdayaan ekonomi lokal dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan harus menjadi prioritas nyata,” tegasnya.

Kegiatan pengawasan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD di daerah pemilihan. Melalui kunjungan lapangan seperti ini, Ayi Sahrul berharap aspirasi warga dapat tersalurkan secara konkret dan menjadi dasar perbaikan kebijakan pemerintah di masa mendatang. @kanesa