AS Tolak Resolusi PBB dan Ajukan Alternatif Tanpa Kecaman terhadap Rusia

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Amerika Serikat mengejutkan dunia dengan menolak resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dalam pemungutan suara yang digelar pada Senin (24/2/2025) di New York. Sikap ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang sebelumnya mendukung Ukraina secara penuh. Dari total suara, 93 negara mendukung resolusi berjudul 'Advancing a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine,' sementara 65 negara memilih abstain, sebagian besar adalah negara yang memiliki hubungan erat dengan Moskow. Rusia dan 17 negara lainnya, termasuk AS, secara tegas menolak resolusi tersebut. Resolusi ini menyoroti dampak berkepanjangan dan destruktif dari invasi Rusia, tidak hanya terhadap Ukraina tetapi juga terhadap stabilitas global. Selain itu, PBB menyerukan de-eskalasi, penghentian permusuhan, serta penarikan penuh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina. Keputusan AS untuk menolak resolusi ini membuatnya berseberangan dengan sekutu Eropanya dan justru sejalan dengan Rusia. Tidak hanya itu, Washington mengajukan resolusi tandingan yang menghindari penyebutan Rusia sebagai agresor serta tidak menegaskan integritas wilayah Ukraina. Resolusi AS hanya menyerukan diakhirinya konflik dan menekankan pentingnya perdamaian jangka panjang. Resolusi yang diajukan AS kemudian disahkan di Dewan Keamanan PBB dengan dukungan 10 negara, termasuk Rusia, sementara lima negara Eropa abstain setelah gagal menunda pemungutan suara. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyebut resolusi AS sebagai langkah yang masuk akal, sementara diplomat Eropa mengkritik keras langkah Washington. "Resolusi ini membawa kita menuju jalur perdamaian. Ini baru langkah awal, tetapi langkah yang penting, dan kita semua harus bangga. Sekarang kita harus menggunakannya untuk membangun masa depan yang damai bagi Ukraina, Rusia, dan komunitas internasional," kata kuasa usaha AS di PBB, Dorothy Shea. Duta Besar Prancis untuk PBB, Nicolas de Rivière, memperingatkan bahwa mengabaikan agresi hanya akan menguatkan hukum rimba. "Tidak akan ada perdamaian dan keamanan di mana pun jika agresi dibiarkan dan hukum rimba yang menang," ujar Rivière. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menegaskan bahwa perdamaian yang bertahan lama harus berdasarkan prinsip-prinsip PBB. "Tidak ada yang lebih menginginkan perdamaian selain Ukraina, tetapi syarat-syarat perdamaian itu penting," kata Woodward. @ffr