Anis Byarwati Desak Pemerintah Revisi Garis Kemiskinan Nasional

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, menyambut positif rencana Dewan Energi Nasional (DEN) yang mengusulkan revisi terhadap standar garis kemiskinan nasional.

Ia menilai bahwa angka saat ini, yakni Rp 595.242 per orang per bulan, terlalu rendah dan dapat menyesatkan dalam perumusan kebijakan sosial pemerintah.

Anis menyebut bahwa momentum pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembaruan mendasar terhadap definisi kemiskinan di Indonesia.

“Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$ 3 PPP per hari per orang (setara Rp 546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar US$ 4,2 PPP per hari per orang (setara Rp 765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar US$ 8,3 PPP per hari per orang (setara Rp 1,5 juta per bulan),” ujar Anis di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Lebih lanjut, Anis mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sekitar Rp 78,6 juta atau setara US$ 4.960 per tahun.

“Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan,” ungkap Anis.

Dengan demikian, bila Indonesia mengadopsi garis kemiskinan untuk negara menengah ke bawah sebesar US$4,2 PPP per hari, maka jumlah warga miskin diperkirakan mencapai 20 persen dari populasi, jauh lebih tinggi dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sekitar 8 persen. @givary