Amin AK: Perjanjian Dagang Indonesia–AS Harus Sejalan dengan Kepentingan Nasional

Kebijakan perdagangan, menurut Amin, seyogyanya memperkuat petani dan pelaku usaha nasional, bukan justru menambah tekanan baru.

Isu lain yang tak kalah penting adalah pengaturan ekonomi digital dan arus data lintas negara. Pasar digital Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di kawasan, sehingga setiap komitmen internasional di bidang ini akan berdampak langsung terhadap masa depan industri teknologi nasional.

“Negara perlu tetap memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk memastikan nilai ekonomi digital juga dinikmati pelaku usaha domestik,” ujarnya.

Para ekonom sering menyebut risiko ini sebagai regulatory lock-in, yaitu kondisi ketika komitmen internasional berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan nasional di masa depan. Karena itu, pengawasan implementasi menjadi sama pentingnya dengan proses negosiasi awal.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Namun dukungan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab konstitusional DPR untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Pendekatan ini mencerminkan sikap konstruktif, bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi transparansi, kehati-hatian, dan evaluasi berkelanjutan tetap menjadi prasyarat utama.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan lanskap perdagangan global justru membuka peluang besar bagi Indonesia.

Dunia sedang mencari pusat pertumbuhan baru dan diversifikasi rantai pasok. Indonesia memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan momentum tersebut melalui peningkatan daya saing industri, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan konsistensi kebijakan ekonomi.