Alvin Lie Menanggapi Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Capres, Ini yang Dikatakannya

VISI.NEWS | BANDUNG - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie. Melalui akun Twitternya, Alvin Lie mengkritik pernyataan Jokowi dan mengatakan bahwa presiden tidak boleh berpihak dan harus netral. Ia menilai bahwa Jokowi hanya membaca Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara sepotong-sepotong, tanpa melihat konstruksi hukum kepemiluan secara utuh. "Maaf, Pak @jokowi keliru. Jokowi dalam kapasitas pribadi tentu mempunyai Hak untuk memilih, mendukung, berpihak & berkampanye untuk kandidat pilihannya. Namun PRESIDEN tidak boleh berpihak. Harus netral. Karena Presiden adalah Jabatan Politik, difasilitasi negara," tulis Alvin Lie melalui akunnya @alvinlie21, dikutip Kamis (25/1/2024). Alvin Lie juga menyoroti adanya konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika presiden berpihak dan berkampanye. Ia mengingatkan bahwa anak kandung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi Prabowo Subianto. "Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024, sebab anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi Prabowo Subianto," kata Alvin Lie. Alvin Lie menegaskan bahwa netralitas aparatur negara merupakan salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Ia meminta Jokowi untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang adil terhadap seluruh unsur bangsa. "Jadi tidak patut jika Presiden berpihak & berkampanye untuk kandidat tertentu. Kalau mau lakukan itu, lakukan dalam kapasitas PRIBADI Joko Widodo. Bukan sebagai Presiden," tegas Alvin Lie. @mpa