Aktivis Demokrasi Neni Nur Hayati Layangkan Somasi ke Diskominfo Jabar

VISI.NEWS | BANDUNG - Aktivis demokrasi dan Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, melayangkan somasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Somasi ini dilayangkan setelah Neni menjadi korban serangan digital atau doxing yang diduga terjadi akibat unggahannya di TikTok terkait kritik penggunaan buzzer dalam demokrasi. Kuasa hukum Neni, Ikhwan Fajrojhi, menjelaskan somasi tersebut menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak Pemprov Jabar dan Diskominfo Jabar karena telah mengunggah foto Neni tanpa izin di media sosial resmi mereka. Ia menegaskan tindakan tersebut memicu serangan digital masif kepada kliennya sejak 15-16 Juli 2025. Selain mendapat serangan di media sosial, akun-akun milik Neni juga diretas setelah unggahan Diskominfo Jabar. Dalam somasinya, pihak Neni meminta dua hal utama. Pertama, permintaan maaf terbuka dari Diskominfo Jabar dan Gubernur Dedi Mulyadi atas kerugian yang dialami. Kedua, menghapus seluruh unggahan yang mencantumkan foto Neni dari akun resmi Diskominfo dalam waktu 2x24 jam. "Yang kedua kemudian melakukan takedown, karena sampai hari ini akun-akun yang memasang wajah klien kami itu masih. Kami memberikan waktu 2x24 jam untuk melakukan takedown dan 1x5 hari untuk menyelesaikan ini dengan cara minta maaf secara terbuka di media," kata Ikhwan saat konferensi pers di Gedung Sate, Senin (21/7/2025). Neni menambahkan, kritiknya bukan ditujukan pada pribadi Gubernur Jabar, melainkan fenomena buzzer yang dianggap mengancam demokrasi. Namun, ia mengaku kini mendapat ancaman serius, mulai dari penyiksaan hingga ancaman pembunuhan. "Ini bukan hanya permasalahan hate speech atau caci maki, itu saya sudah biasa tapi ini sudah sampai pada ancaman penyiksaan, apalagi ancaman nyawa. Itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan begitu saja," kata Neni. @ffr