Airlangga: Indonesia Masuki Tahap Persiapan Aksesi CPTPP

VISI.NEWS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki tahap preparation discussion dalam proses aksesi menuju keanggotaan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP.

Tahap tersebut diumumkan dalam Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang digelar secara virtual pada 26 Juni 2026, di mana para negara anggota menyepakati dimulainya diskusi persiapan bersama Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab.

Airlangga menjelaskan bahwa CPTPP merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi dengan standar tinggi yang sebagian besar ketentuannya telah selaras dengan berbagai perjanjian internasional yang sudah diikuti Indonesia.

“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” ujar Airlangga dalam keterangannya dikutip, Jumat (3/7/2026).

Tahapan preparation discussion ini menjadi langkah awal sebelum pembentukan Accession Working Group(AWG), yang

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027. Hingga saat ini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP serta menyerahkan questionnaire kepada Pemerintah Selandia Baru sebagai depository country pada 12 Mei 2025.

CPTPP mengirim

Airlangga menilai keanggotaan Indonesia akan membuka akses pasar ekspor lebih luas, meningkatkan arus investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Selain itu, pelaku usaha disebut akan memperoleh manfaat berupa penyederhanaan prosedur kepabeanan, aturan perdagangan digital yang lebih modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, hingga penguatan integrasi rantai pasok antarnegara anggota.

"Bagi masyarakat, keanggotaan tersebut juga diharapkan menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif," katanya.

Pemerintah juga menyatakan tetap membuka opsi kerja sama perdagangan bilateral, termasuk Free Trade Agreement (FTA), apabila diperlukan dalam proses negosiasi multilateral yang sedang berjalan.