16 Sekolah Rakyat Tunda Rekrutmen Siswa Baru Tahun Ini

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah memutuskan sebanyak 16 Sekolah Rakyat rintisan tidak merekrut siswa baru pada tahun ajaran ini. Kebijakan tersebut diambil Kementerian Sosial sebagai bagian dari masa transisi menuju pembangunan sekolah permanen yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan keputusan itu dilakukan karena sejumlah lokasi Sekolah Rakyat rintisan berada terlalu jauh dari bangunan sekolah permanen terdekat. Kondisi tersebut membuat skema penitipan siswa selama masa transisi tidak memungkinkan dilakukan.

"Untuk sekolah rintisan yang tidak memungkinkan dititipkan karena lokasi Sekolah Rakyat permanen jauh, terpaksa tahun ini tidak merekrut siswa baru. Jumlahnya ada 16 Sekolah Rakyat," kata Saifullah Yusuf dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/5/2026).

Menurut Kemensos, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan nyaman. Pemerintah menerapkan prinsip kehati hatian dalam penataan aset dan pengelolaan transisi sekolah agar tidak menimbulkan persoalan teknis maupun risiko terhadap kegiatan belajar mengajar.

Dalam skema yang disiapkan pemerintah, wilayah yang sudah memiliki sekolah permanen atau memiliki akses dekat ke fasilitas permanen akan tetap menerima siswa baru. Namun untuk daerah terpencil yang bangunan permanennya belum tersedia, sebagian siswa diarahkan ke Sekolah Rakyat terdekat melalui sistem pengalihan.

Masalah muncul pada wilayah wilayah tertentu yang secara geografis sulit dijangkau, terutama kawasan perbatasan dan kepulauan. Beberapa di antaranya berada di Anambas, Natuna, Tanjung Pinang, Biak Numfor, Sarmi, Jayapura, Merauke, Mimika, Palu, Sigi, hingga Tojo Una Una.

Kebijakan penundaan rekrutmen ini memperlihatkan tantangan besar dalam pemerataan pendidikan berbasis kesejahteraan sosial di Indonesia. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, terutama kelompok Desil 1 sampai 4. Namun pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.