Yahya Cholil Staquf Ungkap Masalah dalam Proyek PIK 2, Tuntut Kajian Mendalam

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan bahwa dia menerima laporan dari masyarakat terkait sejumlah masalah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. "Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," ungkap Gus Yahya usai melakukan penandatanganan MoU antara PBNU dan PT. Power Pro Pte. Ltd di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (13/1/2025). Gus Yahya menyebutkan, masyarakat di sekitar proyek PIK 2 mengeluhkan berbagai masalah, salah satunya berkaitan dengan persoalan hukum. Menurutnya, proyek ini berpotensi mempengaruhi hak-hak masyarakat sekitar secara langsung. Oleh karena itu, ia meminta dilakukan kajian lebih mendalam mengenai proyeksi atau visi masa depan proyek tersebut. "Bagaimana ini dikelola selama ini? Nah masalah-masalah ini harus di-addres, tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena ini terkait dengan, bukannya soal kemaslahatan mereka saja, tapi juga soal hak-hak hukum dari masyarakat itu," katanya. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa proyek PIK 2 yang dikelola Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, diduga melanggar berbagai aturan, termasuk terkait dengan tata ruang wilayah dan perizinan. "Pemda juga belum mengajukan perubahan RTRW. Si pelaku proyek pun belum mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Jadi, ya kami gak bisa menyatakan apa-apa," tutur Nusron beberapa waktu lalu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak proyek ini, meminta pemerintah untuk menghentikan pelaksanaannya karena masih ada masalah yang belum diselesaikan, baik di bidang perizinan maupun kompensasi bagi masyarakat sekitar. "MUI sejauh ini hasil dari Mukernas tentu kita minta dihentikan. Karena lebih banyak masalahnya," ujar Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah di Jakarta. @ffr