Oleh Drajat
BAYANGKAN sebuah negeri di mana kejujuran menjadi
budaya yang
hidup,
bukan sekadar slogan. Negeri di mana
keadilan ditegakkan tanpa memandang
jabatan, relasi
politik, atau kekuatan finansial. Negeri di mana
adab menjadi
fondasi kehidupan sosial, sebagaimana
pesan luhur para leluhur bangsa ini: ngajaga rasa, ngajaga tata krama, ngajaga martabat
manusia.
Dalam kondisi demikian, tidak akan ada rakyat yang merasa terluka oleh ketidakadilan. Tidak akan ada
pejabat yang merasa di atas hukum. Tidak akan ada
anak bangsa yang kehilangan masa depan hanya karena sistem yang timpang. Maka akan lahirlah negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja—sebuah gambaran
masyarakat yang adil,
sejahtera, dan bermartabat.
Kunci untuk mencapai itu semua? Pendidikan. Pendidikan bukan sekadar bangunan fisik
sekolah, bukan pula soal
kurikulum atau nilai rapor. Pendidikan adalah sistem pewarisan nilai, pola pikir, karakter, dan kemampuan generasi masa depan. Bila pendidikan terkelola baik, maka karakter bangsa ikut terbangun. Bila pendidikan rusak, maka yang lahir bukan kemajuan, melainkan barisan generasi yang kehilangan arah.
Maka
perbaikan bangsa harus dimulai dari satu titik fundamental:
kepemimpinan pendidikan yang
transparan, profesional, dan berintegritas.
Di banyak
daerah, jabatan strategis dalam pendidikan — mulai dari kepala dinas, pengawas, hingga
kepala sekolah — sering kali bukan ditempatkan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan
integritas. Sebaliknya, jabatan itu ditentukan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, atau kekuatan finansial.
Di sinilah akar persoalan muncul. Seorang
pemimpin pendidikan seharusnya mengerti filosofi pendidikan, menguasai manajemen mutu, memahami dinamika kelas, serta memiliki rekam jejak sebagai pendidik yang
amanah. Namun bila jabatan itu diberikan atas dasar like and dislike atau “balas jasa politik,” maka pendidikan kehilangan arah.
Kebijakan hanya seindah kata di kertas, namun miskin aksi di lapangan.
Dalam kondisi seperti ini, banyak guru profesional kehilangan ruang untuk berkembang. Mereka
bekerja demi administrasi, bukan
inovasi. Guru yang berani bersuara dianggap pembangkang. Yang tidak sejalan dengan jaringan kekuasaan, dipinggirkan. Sementara mereka yang pandai basa-basi justru mendapat ruang lebih besar.
Hasil akhirnya? Mutu pendidikan stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Seharusnya seorang Kepala
Dinas Pendidikan atau pemimpin kebijakan daerah berani mengambil sikap: “Jabatan pendidikan bukan hadiah politik, bukan pula lahan transaksi. Jabatan ini adalah amanah
masa depan bangsa.”
Pemimpin yang berani menempatkan orang tepat pada posisi tepat akan menciptakan ekosistem pendidikan yang
sehat. Caranya: Pertama,
seleksi berbasis rekam jejak profesional. Riwayat pengabdian,
prestasi nyata bukan rekayasa
dokumen, dan penilaian objektif dari guru,
siswa, dan masyarakat.
Kedua, audit integritas dan moral – Termasuk rekam
digital, rekam organisasi, dan reputasi
publik.
Ketiga,
evaluasi kinerja berkala yang objektif – Dengan indikator capaian nyata: mutu pembelajaran,
lingkungan sekolah, budaya
literasi, dan karakter peserta didik.
Keempat, transparansi publik – Masyarakat harus dapat melihat proses seleksi dan hasilnya.
