VISI | Sekolah Gratis Rasa Meringis!

Oleh Drajat

“GRATIS tapi meringis”—ungkapan ini mungkin terdengar satir, namun bagi banyak orang tua dan siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri, kalimat ini bisa jadi representasi kenyataan yang sulit untuk dipungkiri. Sekolah gratis memang program unggulan pemerintah. Dalam banyak pidato resmi, kalimat ini menjadi jargon manis yang menggugah dan menggembirakan. Namun di balik keriuhan itu, terselip kenyataan yang perlu kita soroti bersama: benarkah sekolah gratis setara dengan pendidikan yang berkualitas? Pendidikan adalah hak semua warga negara, dan negara wajib menyediakannya. Ini amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya, sekolah gratis kerap hanya berhenti pada jargon administratif: bebas SPP, tidak ada pungutan, biaya operasional ditanggung BOS, dan sebagainya. Sayangnya, realitas di lapangan sering tidak seindah konsepnya. Banyak sekolah negeri yang terseok-seok dalam menyediakan layanan prima karena keterbatasan dana, fasilitas yang minim, dan beban administratif yang menumpuk. Mari kita lihat secara kasat mata: gedung sekolah yang mulai reyot, ruang kelas yang pengap tanpa ventilasi memadai, perpustakaan tanpa koleksi buku terbaru, guru honorer yang dibayar seadanya, serta kegiatan ekstrakurikuler yang nyaris nihil karena tak ada dana operasional. Hal-hal ini tidak selalu terjadi di semua sekolah negeri, tentu saja, namun cukup banyak hingga menjadi pola umum. Di sisi lain, muncul fenomena baru: orang tua yang secara sadar membeli lingkungan pendidikan. Mereka mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta dengan biaya jutaan hingga puluhan juta rupiah bukan semata untuk mengejar kualitas akademik, melainkan karena lingkungan yang mendukung. Di sekolah-sekolah ini, guru tidak hanya mengajar tapi membimbing. Siswa tidak hanya belajar, tapi didampingi dalam bertumbuh. Ada kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk karakter, pembiasaan spiritual, relasi hangat antara guru-orang tua, dan komunikasi yang berjalan dua arah. Ini bukan semata karena kurikulum atau dana, tapi karena budaya sekolah yang dibentuk secara sadar. Tidak sedikit orang tua yang rela berkorban lebih hanya untuk memastikan anaknya belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan memanusiakan. Maka benarlah sebuah ungkapan, “Sekolah itu bukan hanya soal belajar, tapi tempat di mana anak tumbuh.” Di sinilah lingkungan menjadi faktor kunci. Bukan hanya soal fisik gedung, tapi nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Ironisnya, masih banyak yang berpikir bahwa sekolah negeri pasti bagus karena gurunya ASN, sistemnya resmi, dan biayanya gratis. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Banyak guru ASN yang kewalahan dengan beban administratif dan kurang ruang untuk berinovasi. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan semangat karena merasa sekadar “menggugurkan kewajiban”. Ditambah input siswa yang sangat beragam tanpa diferensiasi pembinaan, sekolah negeri seringkali bekerja dalam sistem “satu ukuran untuk semua”, yang pada akhirnya tak efektif. Di sisi lain, sekolah berbayar—meskipun tidak selalu lebih baik secara akademik—punya keluwesan untuk membentuk budaya sendiri, memilih guru berdasarkan integritas dan etos kerja, serta membangun relasi yang dekat antara pihak sekolah dan orang tua. Ini tentu menjadi nilai tambah tersendiri. Bukan berarti sekolah negeri tidak bisa unggul. Banyak sekolah negeri yang luar biasa dengan kepala sekolah visioner, guru berdedikasi, dan komunitas yang solid. Tapi tetap, keberhasilan itu lahir dari upaya ekstra, bukan sekadar mengandalkan sistem dan anggaran pemerintah. Kuncinya ada pada kepemimpinan yang kuat, kolaborasi yang erat dengan masyarakat, dan budaya belajar yang terus dikembangkan. Sekolah negeri bisa menjadi sekolah unggul jika diberi ruang untuk berinovasi dan dukungan yang cukup. Pemerintah pun harus jujur dan realistis: pendidikan gratis bukan berarti tanpa biaya, melainkan harus tetap dibiayai—entah oleh negara secara memadai, atau lewat kolaborasi publik-swasta yang transparan. Meringis dalam Sunyi Kembali pada ungkapan awal: “Sekolah gratis rasa meringis.” Kata “meringis” di sini bukan hanya keluhan, tapi juga alarm. Alarm bagi kita semua—guru, orang tua, kepala sekolah, pemangku kebijakan—bahwa pendidikan kita butuh perhatian lebih dari sekadar biaya. Ia butuh keberpihakan. Butuh komitmen. Butuh kualitas yang menyentuh hati, bukan hanya data di laporan resmi. Kalau tidak, kita sedang menciptakan generasi yang lahir dari sistem murah tapi miskin kualitas. Murid-murid yang lulus dari sekolah, tapi tidak cukup terlatih untuk hidup. Guru-guru yang hadir secara fisik tapi absen secara hati. Dan masyarakat yang kehilangan harapan terhadap institusi pendidikan formal. Maka, jika kita punya rezeki lebih, mari bantu sekolah terdekat. Jika kita punya waktu lebih, mari dampingi anak-anak di lingkungan kita. Jika kita punya posisi strategis, dorong kebijakan pendidikan yang berpihak pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Dan bagi para guru, biarlah kita menjadi lentera di tengah keterbatasan. Karena sejatinya, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat di mana manusia dibentuk. Gratis atau tidak, sekolah haruslah menjadi tempat yang layak untuk masa depan bangsa.***