VISI | Lipstik Literasi Lingkungan

Oleh Drajat

• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis
• Guru SMP N 1 Cangkuang, Kab. Bandung
• APKS PGRI Prov. Jabar

BELAKANGAN ini negeri kita kembali menangis. Air bah, banjir bandang, tanah longsor, dan bencana lain datang beruntun di sejumlah daerah. Rumah hanyut, keluarga kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa melayang. Berita demi berita hadir seperti rekaman lama yang diputar ulang: bencana datang—pejabat hadir—rapat darurat dimulai—pernyataan “kami akan evaluasi” disampaikan—lalu sunyi kembali.

Ironisnya, kata bencana alam semakin tidak tepat, karena banyak peristiwa sebenarnya merupakan bencana ulah manusia. Ketika hutan ditebang, gunung dikikis, sungai dipersempit, lahan hijau digantikan beton, maka air tidak lagi punya tempat berpijak selain mengamuk.

Dan tragisnya, kejadian seperti ini bukan kali pertama. Bukan pula yang kedua. Sudah puluhan tahun negeri ini diingatkan oleh air, tanah, dan angin—tetapi tampaknya manusia lebih memilih mendengar suara keuntungan ekonomi jangka pendek dibanding suara bumi yang sedang sekarat.

Negeri yang Tidak Mau Belajar

Salah satu fakta memilukan adalah rusaknya lahan yang dulunya menjadi paru-paru daerah. Contoh terbaru: 145 hektare kawasan kebun teh dirusak dan dialihfungsikan. Ini bukan angka kecil. Ini bukan sekadar berita kriminal lingkungan biasa. Ini alarm keras bahwa kita sedang kehilangan arah dalam pengelolaan sumber daya bumi.

Pertanyaannya sederhana tetapi menampar: Pemerintah ada di mana? Pengesahan izin dilakukan oleh siapa? Pengawasan dilakukan oleh siapa? Mengapa baru bersuara ketika viral dan bencana tak bisa dibantah?

Fenomena ini memperlihatkan wajah kepemimpinan yang hanya muncul ketika kamera menyala. Mereka tampil sebagai "pahlawan kesiangan", datang setelah rakyat basah kuyup, setelah rumah roboh, setelah air berubah menjadi air mata.

Kita seolah-olah terbiasa dengan pola: aksi setelah tragedi. Padahal dunia modern bergerak ke arah mitigasi risiko, bukan sekadar penanggulangan setelah kerusakan terjadi. Namun di negeri ini, pencegahan kalah oleh kepentingan lain—politik, ekonomi, pragmatisme, dan mungkin juga ketidaktahuan yang disengaja.

Sementara itu, sebuah generasi sedang tumbuh dengan narasi keliru: bahwa eksploitasi lebih cepat menghasilkan “keuntungan” dibanding menjaga keseimbangan alam.

Beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan digemakan dengan berbagai istilah mulia: Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Lingkungan, Kurikulum Berbasis Karakter, dan Pendidikan Berkelanjutan. Namun jujur saja: banyak dari semua itu hanya menjadi slogan.

Buku dicetak, poster ditempel, seminar diadakan, tetapi praktiknya minim. Anak didik disuruh membaca poster “Buang Sampah Pada Tempatnya”, tetapi tong sampah tidak tersedia atau justru penuh berhari-hari.

Sekolah berbicara tentang eco-green, tetapi halaman dipenuhi beton demi parkir kendaraan. Inilah yang penulis sebut: Lipstik Literasi Lingkungan — tampak indah dari jauh, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh akar persoalan.

Sudah saatnya pemerintah — terutama pemerintah daerah — berhenti menjadi komentator. Mereka harus hadir sebagai pengambil keputusan yang berpihak pada keberlanjutan hidup.

Regulasi tidak cukup hanya dibuat — ia harus ditegakkan. Dan pendidikan lingkungan bukan sekadar tema mingguan, tetapi harus disusun menjadi kurikulum wajib, terukur, dan berkelanjutan.

Beberapa langkah konkret: Pertama, regulasi wajib pendidikan lingkungan mulai TK hingga SMA. Bukan teori, tetapi praktik nyata: menanam pohon, merawat, mendaur ulang, memetakan sumber daya air, dan menjaga ekosistem. Kedua, sekolah wajib memiliki audit keberlanjutan. Bukan sekadar dokumen, tetapi bukti lapangan. Ketiga, kepala daerah bertanggung jawab langsung terhadap tata ruang dan konservasi. Dan tidak boleh ada kompromi dengan kepentingan ekonomi sesaat. Keempat, kolaborasi lintas sektor: pendidikan, kehutanan, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan swasta. Serta sanksi tegas kepada pelaku perusakan—termasuk pejabat yang memberi izin salah.

Harapan Itu Masih Ada

Walaupun keadaan ini pahit, penulis percaya satu hal: Selama masih ada guru yang mengajarkan cinta bumi, masih ada masa depan untuk negeri ini. Guru adalah garda terdepan yang membentuk karakter generasi yang mencintai lingkungan bukan karena kewajiban, tetapi karena kesadaran dan nurani.

Tetapi guru tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh kepala sekolah yang berkomitmen. Butuh dinas pendidikan yang berani. Butuh pemimpin daerah yang berpihak pada bumi, bukan pada kontraktor.

Alam telah berbicara. Banjir bukan hanya air—ia adalah pesan. Jika manusia terus menantang alam, suatu hari alam tidak hanya menjawab, tetapi membalas.

Saatnya pemerintah, pendidik, dan masyarakat berhenti menjadikan literasi lingkungan sebagai slogan. Ia harus menjadi budaya, kebijakan, dan tindakan. Karena masa depan bukan milik kita. Masa depan milik anak-anak yang hari ini belajar di sekolah—dan mereka berhak hidup di bumi yang sehat.

Jika kita tidak berubah hari ini, maka generasi berikutnya tidak hanya mewarisi pengetahuan—tetapi juga mewarisi bencana. Dan sejarah akan bertanya pada kita: Mengapa kalian tahu — tetapi tidak berbuat apa-apa?.***