VISI | Belajar dari Pati

Oleh Aep S Abdullah DEMONSTRASI besar-besaran yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025 ini, merupakan titik kulminasi dari ketidakpuasan publik terhadap serangkaian kebijakan yang dinilai menyudutkan masyarakat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, bersama elemen warga lainnya, tidak sekadar menuntut koreksi kebijakan, tetapi juga mendesak pelengseran Bupati Sudewo. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana keputusan pemerintah daerah yang tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi warganya dapat berbalik menjadi krisis kepercayaan.   Kebijakan pertama yang memicu gelombang protes adalah kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Meskipun Sudewo berdalih bahwa PBB di Pati tidak pernah naik selama 14 tahun, lonjakan sebesar itu tetap tidak masuk akal bagi warga yang baru saja bangkit dari tekanan ekonomi pasca-pandemi dan krisis inflasi pangan. Ketika daya beli masyarakat masih lemah, keputusan menaikkan pajak secara drastis jelas merupakan bentuk ketidaksensitifan terhadap realitas di lapangan.   Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan bahwa indeks kemiskinan di Kabupaten Pati pada awal 2025 masih berada di angka 11,3 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Dalam kondisi demikian, beban fiskal tambahan seperti kenaikan PBB tentu memperparah tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika instrumen pajak digunakan tanpa simulasi dampak sosial, yang terjadi adalah gejolak, bukan pemasukan.   Meskipun kebijakan itu kemudian dibatalkan, keputusan itu datang terlalu lambat. Rasa kecewa warga telah mengkristal, terutama setelah muncul pernyataan Sudewo yang terkesan menantang masyarakat untuk berdemo. Ucapan seperti itu bukan hanya merendahkan aspirasi rakyat, tetapi juga menegaskan ketimpangan komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Krisis kepemimpinan sering kali bukan hanya soal keputusan yang salah, tapi juga respons yang arogan terhadap kritik.   Kasus Pati juga menunjukkan pentingnya timing dalam pengambilan kebijakan publik. Sudewo menerapkan kebijakan lima hari sekolah tanpa dialog yang memadai dengan stakeholder pendidikan berbasis keagamaan. Di Pati, TPQ dan madrasah diniyah memainkan peran penting dalam pendidikan karakter dan agama anak-anak. Ketika jam belajar formal dipadatkan, anak-anak kelelahan, dan kegiatan keagamaan menjadi korban. Akibatnya, resistensi pun bermunculan.   Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) menilai kebijakan lima hari sekolah berdampak negatif terhadap santri. Dalam masyarakat yang masih sangat lekat dengan sistem pendidikan informal berbasis keagamaan, reformasi pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kultur masyarakat. Pembatalan kebijakan lima hari sekolah memang dilakukan, tetapi pola pikir reaktif—membuat dan membatalkan kebijakan hanya setelah diprotes—adalah indikator buruk dalam tata kelola pemerintahan.   Tidak hanya kebijakan inti, penanganan teknis seperti pembubaran posko donasi pun memperkeruh situasi. Tindakan Satpol PP yang menyita air mineral dan logistik unjuk rasa, walau akhirnya dikembalikan, menyampaikan pesan bahwa Pemkab tidak siap menerima aspirasi publik secara terbuka. Padahal, unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara. Penanganan yang represif hanya akan memperbesar emosi massa.   Kejadian-kejadian tersebut menggambarkan kegagalan komunikasi politik. Dalam demokrasi, pengambilan keputusan tidak cukup hanya berdasar legalitas formal, tetapi juga legitimasi sosial. Dalam hal ini, Sudewo tampak terlalu mengandalkan kekuatan administratif dan mengabaikan pembangunan konsensus. Keputusan sepihak, ditambah respons emosional terhadap kritik, adalah resep pasti bagi lahirnya konflik sosial.   Ironisnya, sebelum gejolak ini, Sudewo dikenal sebagai politikus dengan rekam jejak cukup baik di DPR RI. Namun, kasus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan legislatif tidak otomatis menjamin kompetensi dalam kepemimpinan eksekutif. Kepala daerah harus menjadi administrator publik yang tidak hanya memahami angka, tapi juga merasakan denyut nadi warganya. Ketika empati hilang, maka kekuasaan akan kehilangan maknanya.   Pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya prinsip transparency dan accountability. Jika sejak awal Pemkab Pati menerapkan transparansi dalam perhitungan NJOP dan mengundang publik untuk berdiskusi, bisa jadi kebijakan PBB tidak akan langsung ditolak mentah-mentah. Keterbukaan informasi menciptakan kepercayaan. Kepercayaan menciptakan ruang dialog. Ruang dialog mencegah konflik.   Begitu juga dengan keberanian menindak aparat atau oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jika Bupati menunjukkan ketegasan terhadap aparat yang bertindak berlebihan dalam menyita donasi unjuk rasa, publik mungkin melihatnya sebagai pemimpin yang berpihak pada keadilan. Tapi ketika diam atau malah membela tindakan tersebut, kredibilitas pemerintah langsung tergerus.   Demokrasi lokal tidak bisa hanya berjalan dengan kekuatan hukum dan aturan. Ia memerlukan etika kepemimpinan: komunikasi yang jujur, kemampuan mendengar, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Sudewo boleh saja meminta maaf belakangan, tapi dalam politik, persepsi terbentuk dari tindakan pertama, bukan klarifikasi kedua.   Kekecewaan publik terhadap Sudewo saat ini bukan hanya karena substansi kebijakannya, tetapi juga karena cara kebijakan itu dikomunikasikan dan diimplementasikan. Dalam kondisi sosial-ekonomi yang sedang tidak stabil, sensitivitas terhadap beban publik adalah kunci. Pemerintah yang tidak peka akan dipandang tidak layak dipercaya.   Dengan puluhan ribu warga yang turun ke jalan, kasus ini menjadi cermin bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Kepemimpinan bukan hanya soal janji saat kampanye, tapi tentang mengelola amanah dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan. Ketika pemimpin gagal menata komunikasi, gagal membangun empati, dan abai terhadap sinyal publik, maka legitimasi sosialnya pasti akan runtuh.   Demonstrasi di Pati bisa jadi hanya awal dari gelombang koreksi terhadap pola kepemimpinan otoritatif yang tidak transparan. Jika tidak belajar dari kasus ini, kepala daerah lain bisa mengalami nasib serupa. Pati memberi pelajaran bahwa kekuasaan yang tidak berpijak pada kepercayaan rakyat hanya akan menanti waktu untuk runtuh.***