Usulan Pilkada Tidak Langsung Kembali Menguat, Akademisi Tawarkan Skema Demokrasi Campuran
Editor
Desi Rossilawati
Selasa, 23 Desember 2025 | 13:00 WIB
VISI.NEWS | JAKARTA - Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung kembali menguat. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai usulan tersebut muncul karena tingginya biaya politik serta komplikasi sosial yang ditimbulkan oleh pilkada langsung.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pemilihan langsung sangat mahal dan membuka ruang praktik politik uang. Karena itu, ia mengusulkan agar pilkada kembali dilaksanakan secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, Didik menegaskan bahwa pemilihan tidak langsung juga tidak bebas dari masalah karena berpotensi dikuasai oleh elite politik.
“Pemilihan tidak langsung hanya melibatkan elite, sehingga rawan pembajakan demokrasi,” kata Didik dalam analisisnya.
Presiden Prabowo Pernah Usulkan Hal Serupa
Usulan serupa juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2024. Prabowo menyatakan bahwa pilkada tidak langsung dapat menekan biaya politik dan mengurangi konflik sosial.
Menurut Prabowo, praktik tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana rakyat memilih anggota legislatif, lalu DPRD yang menentukan kepala daerah.
“Sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo kala itu.
Namun, wacana ini menuai penolakan dari berbagai kalangan. Kritikus menilai pengembalian pilkada ke DPRD berpotensi menghilangkan hak pilih rakyat dan mengulang praktik demokrasi elite seperti pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Ancaman AI, Buzzer, dan Manipulasi Demokrasi
Prof. Didik menyoroti persoalan lain yang menurutnya lebih serius dalam sistem pemilihan langsung saat ini, yakni masuknya teknologi AI, buzzer, bot, dan manipulasi digital ke dalam proses demokrasi.
Selama dua dekade terakhir, pemilu dan pilkada dinilai semakin dikuasai oleh “mesin-mesin alien” yang menggantikan dialog politik manusia dengan propaganda berbasis teknologi.
“Demokrasi ‘one man one vote’ berubah menjadi alat eksploitasi elite yang menguasai uang dan teknologi,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran AI dan buzzer telah melahirkan pemimpin berbasis pencitraan, bukan kepemimpinan autentik, sehingga merusak substansi demokrasi.
Risiko Otoritarianisme Jika Kembali ke Sistem Lama
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa menghapus pilkada langsung tanpa inovasi berisiko membawa Indonesia kembali pada demokrasi tertutup dan oligarkis.
“Ini seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Bisa lebih sadis dan otoriter,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perlu segera mengatur keterlibatan AI, buzzer, dan bot dalam ruang demokrasi agar kebebasan berbicara manusia tidak dikuasai mesin yang tidak memiliki dasar moral.
Demokrasi Campuran Jadi Jalan Tengah
Sebagai solusi, Didik menawarkan model demokrasi campuran (mixed method) sebagai jalan tengah antara demokrasi liberal yang dinilai rusak dan sistem pemilihan elite ala Orde Baru.
Skema yang ia ajukan meliputi dua poin utama:
1.Pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD.
2.Calon kepala daerah bukan ditentukan elite partai, melainkan berasal dari tiga anggota DPRD dengan suara terbanyak di daerah tersebut sebagai representasi pilihan rakyat.
“Ini adalah inovasi politik untuk menjaga demokrasi tetap hidup, efisien, dan bermoral,” pungkasnya.
Wacana ini diperkirakan akan terus bergulir di parlemen dan ruang publik, seiring meningkatnya kekhawatiran atas masa depan demokrasi Indonesia di tengah dominasi teknologi dan rendahnya literasi politik masyarakat. @givary
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!