Usai Datangi Gedung MK, Muzani: MPR dan MK Jalan Sesuai Kewenangannya

VISI.NEWS - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menegaskan bahwa MPR sepakat untuk tidak mencampuri urusan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Penegasan tersebut disampaikan Muzani seusai pimpinan MPR menggelar silaturahmi dengan pimpinan MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

"Selama ini, baik MPR maupun MK berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tadi kami sepakat untuk tidak saling mencampuri urusan kewenangan dan rumah tangga masing-masing," ujar Muzani kepada wartawan.

Kendati demikian, Muzani menyebut kedua lembaga akan tetap menjaga komunikasi, khususnya terkait penafsiran konstitusi.

 

"Tetapi kita saling berkomunikasi untuk memberikan tafsir," tambahnya.

Muzani menjelaskan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR berwenang mengamandemen konstitusi, sementara MK memiliki kewenangan untuk menafsirkannya.

"Karena undang-undang dasar atau konstitusi kewenangannya ada di dalam MPR, maka lembaga yang dianggap paling mengerti tentang undang-undang dasar tentu saja MPR," kata Muzani.

Oleh karena itu, ia berharap MK dapat mendengarkan pandangan MPR sebelum mengambil keputusan terkait tafsir konstitusi, terutama mengenai latar belakang saat pasal-pasal tersebut disusun atau diamandemen.

Menurutnya upaya ini dinilai penting demi menjaga marwah konstitusi dan mengawal kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut Muzani juga mengatakan bahwa kedua lembaga juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyampaian salinan putusan.

"Saya sebagai Ketua MPR dan Pak Suhartoyo sebagai Ketua MK telah menandatangani MoU. Ke depan, MPR akan menerima salinan setiap ada putusan MK. Dalam banyak hal, MPR juga akan meminta keterangan MK terkait putusan-putusan yang diambil," pungkasnya.