Trump Tunjuk Elon Musk sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah, Fokus Pangkas Pengeluaran

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Donald Trump telah menunjuk Elon Musk, bersama politisi Partai Republik Vivek Ramaswamy, untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) dalam pemerintahannya. Tujuan utama dari departemen baru ini adalah untuk memangkas pengeluaran pemerintah. Musk, yang dikenal dengan pendekatan efisiennya, sudah terbukti mengimplementasikan penghematan besar dalam berbagai perusahaannya. Di Tesla, ia berhasil membuat proses produksi mobil sangat efisien, sementara SpaceX mampu menekan biaya dengan meluncurkan roket yang dapat digunakan kembali. Setelah membeli Twitter (sekarang X) senilai USD 44 miliar pada 2022, Musk segera melakukan pemangkasan besar-besaran, mengurangi jumlah karyawan X dari sekitar 8.000 menjadi hanya 1.500 dalam waktu singkat. Meskipun X belum pulih dan kehilangan valuasi sekitar 80%, langkah drastis Musk dalam mengurangi jumlah pegawai jelas menunjukkan komitmennya pada efisiensi biaya. "Idenya untuk melakukan efisiensi adalah untuk membiarkan orang-orang pergi," cetus Alex Waddan, profesor politik di University Leicester. Dengan rekam jejaknya yang gemar memangkas karyawan untuk efisiensi, pertanyaan muncul apakah Elon Musk akan melakukan hal serupa terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Amerika Serikat saat memimpin DOGE. Meskipun Musk dikenal untuk mengurangi jumlah pegawai di perusahaan-perusahaan miliknya, hal itu akan sulit dilakukan di pemerintahan AS. PNS di AS, seperti di Indonesia, dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang membuat pemecatan mereka sangat sulit, berbeda dengan di perusahaan swasta. Musk juga akan menghadapi kendala besar berupa salah satu musuh bebuyutannya: undang-undang ketenagakerjaan. Di Tesla, Musk memilih untuk tidak mempekerjakan pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja, menjadikannya satu-satunya produsen mobil besar di AS yang tidak memiliki karyawan berserikat. Tantangan hukum dan politik ini akan menjadi hambatan utama bagi Musk jika ia berencana untuk memangkas jumlah PNS di bawah kepemimpinannya di DOGE. "Sebaliknya, karyawan PNS pemerintah federal menikmati perlindungan ketenagakerjaan kuat yang akan menghalangi pendekatan 'tebang bakar' Musk untuk memangkas biaya dan mungkin membuatnya mustahil. Dari semua perusahaan yang ia jalankan, Musk memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola karyawan sektor publik," sebut Guardian. @ffr