Trump Pecat Ribuan Staf USAID Setelah Keputusan Hakim Federal
Editor
Desi Rossilawati
Senin, 24 Februari 2025 | 21:50 WIB
VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara resmi memecat sekitar 2.000 pegawai dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang bertugas di dalam negeri pada Minggu (23/2/2025). Sementara itu, sebagian besar staf USAID lainnya, termasuk yang bertugas secara global, diberhentikan sementara melalui cuti administratif, yang membuat mereka dinonaktifkan untuk sementara waktu.
Sebuah email pemberitahuan kepada staf USAID menyatakan bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua pegawai yang berada di bawah arahan langsung USAID, kecuali mereka yang memiliki peran penting dalam kepemimpinan dan program prioritas. Email tersebut dikirim pada Minggu sore pukul 14.42 waktu setempat, dengan pemberlakuan cuti administratif mulai pukul 23.59 di hari yang sama.
"Pada saat yang sama, USAID mulai menerapkan Pengurangan Angkatan yang akan berdampak pada sekitar 2.000 personel USAID yang bertugas di Amerika Serikat (AS)," demikian isi email tersebut.
Langkah ini menuai reaksi keras, terutama dari Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA), serikat pekerja yang mewakili pegawai USAID. Presiden AFSA, Tom Yazdgerdi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini.
"Sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang terburu-buru dan tidak berperasaan yang membiarkan para pegawai negeri kita yang berdedikasi berada dalam ketidakpastian," ujarnya.
"Berkali-kali, para anggota kami telah mengungkapkan bagaimana pilihan-pilihan sembrono dan retorika tidak manusiawi yang ditunjukkan kepada mereka, yang telah menyebabkan kerugian yang tidak terhitung terhadap kehidupan pribadi dan profesional mereka," sambungnya.
Keputusan pemecatan ini terjadi setelah seorang hakim federal AS pada Jumat (21/2/2025) mencabut larangan yang sebelumnya menghambat langkah pemerintahan Trump dalam memberikan cuti administratif kepada ribuan staf USAID. Dengan keputusan hukum itu, pemerintah langsung melanjutkan kebijakan "pembersihan" terhadap badan federal tersebut.
Di antara pegawai yang terdampak adalah staf Biro Bantuan Kemanusiaan USAID, yang sebelumnya bertugas merespons berbagai bencana global dengan cepat. Langkah ini memicu kekhawatiran akan dampak buruk terhadap misi kemanusiaan AS di seluruh dunia. @ffr
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!