Trump Kenakan Tarif 32% ke RI, Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan segera mengumumkan respons terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif dagang baru sebesar 32% terhadap Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah AS dalam menyesuaikan tariff gap terhadap negara-negara mitranya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Menteri Perindustrian akan menyampaikan langkah-langkah pemerintah dalam merespons kebijakan ini. "Ini sedang dibahas," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Kamis (3/4/2025). Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk memitigasi potensi dampak negatif akibat tarif dagang baru ini. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengelola risiko yang muncul akibat kebijakan tersebut. Deni menjelaskan bahwa meskipun Indonesia berada di peringkat 15 sebagai negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS pada 2024, dengan nilai defisit US$ 19,3 miliar, tariff gap Indonesia masih lebih kecil dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, risiko Indonesia terkena dampak lebih besar dari kebijakan ini masih relatif terbatas. Namun, Deni menambahkan bahwa kebijakan ini juga dapat menciptakan peluang bagi Indonesia. Jika beberapa negara yang terkena tarif resiprokal mengalami peningkatan biaya ekspor ke AS, ada potensi relokasi industri ke negara yang lebih aman dari kebijakan ini, termasuk Indonesia. "Kebijakan ini akan membawa dinamika baru dalam hubungan perdagangan internasional," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum ini dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi, serta memperkuat daya saing domestik guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. @ffr