TREN CHILDFREE | Mengapa Politisi 'Pronatalis' Ingin Perempuan Punya Banyak Bayi

Kedua, sejarah mengajarkan kita bahwa kebijakan pronatalis sering kali berdampak pada persenjataan kelahiran anak untuk tujuan politik, dan mengikis kesehatan dan hak reproduksi perempuan dalam prosesnya.

Setelah Perang Dunia Pertama, yang menewaskan jutaan orang, banyak negara Eropa mengembangkan kebijakan pronatalis untuk mendukung populasi. Di Uni Soviet, Stalin membatalkan pengendalian kelahiran liberal dan hak aborsi pada tahun 1930-an demi mendukung kelahiran kembar.

Pronatalisme, rasisme, dan eugenika juga merupakan inti dari rezim Nazi. Di Reich Ketiga, perempuan Jerman secara aktif didorong untuk meninggalkan dunia kerja dan melahirkan anak untuk tanah air.

Dan penerapan kebijakan pronatalis yang ketat oleh rezim Ceausescu di Rumania dari tahun 1966 hingga runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 berdampak buruk pada perempuan dan anak-anak Rumania. Melalui sistem sanksi — termasuk pelarangan aborsi dan pil KB serta pajak selibat — serta insentif — subsidi dan jatah tambahan untuk setiap anak yang lahir — rezim tersebut berupaya, namun tidak berhasil dalam jangka panjang, untuk meningkatkan populasi.

Kebijakan tersebut mendukung tujuan rezim untuk mempertahankan mayoritas Rumania di wilayah multietnis, memastikan pasokan anak muda untuk keperluan militer, dan mengimbangi populasi yang menua. Kebijakan tersebut juga mengakibatkan keluarga miskin menempatkan anak-anak yang tidak dapat mereka asuh di panti asuhan negara.

Saat ini banyak negara kembali mengejar "pemerintahan reproduktif" dan pronatalisme koersif. Dengan melakukan hal itu, mereka berupaya untuk melakukan kontrol sosial atas pilihan yang dibuat oleh perempuan terkait kesuburan dan otonomi tubuh mereka. Namun, kita tahu dari sejarah, bahwa kebijakan pronatalis — terutama yang diawasi secara agresif oleh negara — jarang menghasilkan dampak yang diinginkan.

Sebaliknya, konsekuensi yang tidak diinginkan menghasilkan penurunan kesehatan perempuan dan penurunan hak asasi manusia dan reproduksi mereka.