Tim Inspektorat Jenderal Kunjungi Kepulauan Mentawai untuk Pendampingan Pengelolaan BMN

VISI.NEWS | KEPULAUAN MENTAWAI - Sebuah wilayah kepulauan yang terletak di sebelah barat Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, dikenal akan keindahan alamnya yang memukau. Namun, untuk mencapai Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, dibutuhkan perjalanan menggunakan kapal cepat dari Muara Padang dengan waktu tempuh sekitar 3,5 – 4 jam melintasi samudra Hindia.

Transportasi laut menjadi pilihan utama untuk mencapai Kepulauan Mentawai, meski frekuensi perjalanan yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Kendala ini tidak menyurutkan semangat tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah ini. Mereka datang untuk memantau sekaligus memberikan pendampingan terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Kementerian Agama Kepulauan Mentawai.

Kedatangan Tim Monitoring Inspektorat Jenderal disambut hangat oleh jajaran pimpinan dan ASN Kepulauan Mentawai. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada ASN setempat, mengingat Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang jarang dikunjungi oleh instansi pusat.

Kepulauan Mentawai terdiri atas beberapa pulau besar yang akses transportasinya masih belum memadai. Hal ini menjadi tantangan bagi ASN Kemenag Kepulauan Mentawai dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

M. Hafidz Lidinillah, perwakilan dari Tim Itjen, menyampaikan bahwa arah baru pengawasan Itjen Kemenag adalah berperan sebagai assurance and consulting, bukan hanya sebagai watchdog. "Pendampingan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola BMN di wilayah kepulauan seperti Mentawai. Kami fokus memberikan bimbingan teknis dan mendukung penguatan kapasitas pengelolaan BMN agar lebih transparan dan efektif," ungkap Hafidz di Kepulauan Mentawai, Senin (1/7/2024).

Hafidz juga menekankan pentingnya mengadaptasi strategi pengawasan yang sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial masyarakat setempat. "Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik di Kepulauan Mentawai," tambahnya.