Terkait Pelaksanaan BKP, IPDN dan Pemprov Jateng Tanda Tangani Kesepakatan Bersama

VISI.NEWS | SEMARANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dalam rangka pelaksanaan Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN, Selasa (16/1/2024). Kehadiran Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M beserta jajajaran dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut disambut langsung oleh Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M selaku Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Pelaksanaan BKP merupakan upaya IPDN dalam mengimplementasikan salah satu nilai tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

“Kerjasama ini dibuat dalam rangka melakukan sinergitas potensi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, masyarakat yang dimiliki oleh IPDN yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan BKP diharapkan mendatangkan manfaat bagi Praja sebagai wahana pembelajaran dan praktik pemerintahan daerah di tingkat provinsi. Di sisi lain, IPDN juga akan membantu OPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Hadi.

Rektor IPDN mengungkapkan, sebanyak 1.116 orang Praja Utama akan melaksanakan BKP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rencananya, Praja Utama IPDN akan disebar di 10 Organisasi Perangkat Daerah pada bulan Agustus hingga September mendatang.

"Selama 30 hari, Praja akan melakukan kegiatan aktualisasi data terkait aset yang mungkin belum terdata sepenuhnya. Kemudian membantu penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat yang tingkat pembayarannya rendah, serta melakukan validasi data UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya pendataan kembali bantuan alat mesin pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan, pendataan penderita stunting di Dinas Kesehatan, pendataan perijinan mesin kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan teknologi rekayasa informasi pemerintahan termasuk menjadi operator command center yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," urai Hadi.