Tanggapi Pernyataan Ketua KPK, PAN Siap dengan Ambang Batas Parliamentary Threshold Berapa pun

VISI.NEWS | BANDUNG - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri terkait dengan Nol Persen Parliamentary Threshold atau President Threshold (PT) pada Pemilu 2024, ditanggapi beragam pernyataan dari para politisi hingga penyelenggara pemilu di daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Seperti yang dikatakan Anggota DPRD Jabar, Dessy Susilawati, Menurutnya, pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri tersebut dinilai sah-sah saja, terlebih hingga saat ini, banyak pihak tengah berupaya untuk menggugat aturan ambang batas PT ini, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perspektif Pak Firli dilihat dari sudut pandang pencegahan korupsi, pasalnya dia menduga, terjadinya korupsi itu, salah satunya akibat biaya politik yang mahal, sehingga Pak Firli mengusulkan ambang batas pemilu 2024 nol persen," katanya.

Melalui sambungan telefon, kepada VISI.NEWS, Rabu (15/12/21), politisi PAN DPRD Jabar ini mengungkapkan, partai besutan Zulkifli Hasan atau Bang Zul, sudah sangat siap dengan aturan ambang batas yang ditetapkan pemerintah di angka peresentase berapa pun.

"Mau berapa pun angka persentasenya, intinya pada Pemilu 2024 nanti, PAN sudah siap untuk ikut pemilu, dan Alhamdulilah disetiap pemilu PAN selalu lolos ke parlemen," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar, Reza Alwan Sovnidar menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hingga saat ini tidak diubah, dimana pemerintah dan DPR sejak akhir Januari 2021 lalu, sudah menyepakati tidak ada revisi UU Pemilu maupun Pilkada.

"Terkait ambang batas, Pemerintah dan DPR sudah sepakat dan tidak ada perubahan terkait UU Pemilu, meskipun hingga saat ini diketahui banyak pihak yang tengah menggugat ke MK guna Judicial Review," jelasnya.

Berbeda dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, KPU berharap Pemilu 2024 mendatang, ambang batas khususnya pencapresan bisa turun dari 20 persen syarat pencalonan, pasalnya KPU menilai dengan diturunkannya syarat pencalonan tersebut, maka akan banyak kandidat yang bisa ditawarkan terhadap masyarakat.