Survei KedaiKOPI: Mayoritas Warga Jabodetabek Tolak Pembatasan Usia Kendaraan

VISI.NEWS | JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei opini publik Pembatasan Usia dan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Daerah Khusus Jakarta yang dilakukan pada 11 – 14 Juni 2024.

Dari hasil survei yang dilakukan pada periode tersebut, sebanyak 49,2% responden menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan dalam membatasi usia kendaraan dan jumlah kepemilikan kendaraan di Jakarta.

“Berdasarkan temuan kami, sebanyak 49,2% responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya aturan yang membatasi jumlah usia dan kepemilikan kendaraan bermotor. Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan publik yang setuju dengan persentase 40,2%, dan 10,6% sisanya mengaku tidak tahu dengan adanya kebijakan tersebut”, ungkap Direktur Riset & Komunikasi KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo pada Rabu (26/6/2024).

“Bahkan bagi responden yang berasal dari generasi X dan milenial tingkat tidak setujunya lebih dari 50%, yakni 57,9% dan 55,2% dan generasi Z , sambung Ibnu.

Sebanyak 54,7% masyarakat yang tidak setuju akan undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 25 April 2024 tersebut beralasan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit untuk membeli kendaraan baru secara berkala.

“54,7% yang menyatakan tidak setuju beralasan bahwa kondisi masyarakat secara ekonomi sangat sulit untuk meremajakan kendaraan pribadinya, misalkan setiap 10 tahun sekali. Jadi ini menjadi faktor terbesar penolakan mereka akan kebijakan pembatasan usia kendaraan dan kepemilikan kendaraan”, tuturnya.

Faktor kedua terbesar dari tidak setujunya masyarakat akan kebijakan ini adalah masyarakat lebih menginginkan agar pemerintah berfokus kepada kelayakan kendaraan alih-alih usia kendaraan (23,3%), dan alasan ketersediaan akses transportasi umum yang tidak merata menjadi alasan terbesar ketiga (13,2%).

Selanjutnya Ibnu menyampaikan bahwa masyarakat Jabodetabek sudah menyadari dan merasakan bahaya dari menumpuknya kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta. Selain kemacetan, polusi udara menjadi salah satu faktor terbesar masyarakat mendukung kebijakan pembatasan usia dan kepemilikan kendaraan di Jakarta.