Sumail Abdullah Soroti Ketimpangan Budidaya dan Ekspor Benih Lobster

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, menyoroti kecenderungan pelaku usaha yang lebih memilih ekspor benih bening lobster (BBL) dibanding mengembangkan budidaya dalam negeri. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama kelompok pembudidaya lobster, Senin (20/4/2026).

Dalam RDPU tersebut, Sumail mengungkapkan bahwa wilayah selatan yang diwakilinya merupakan salah satu sentra produksi benih lobster. Namun, ia melihat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan budidaya domestik dan dorongan ekspor.

“Teman-teman ini bukan mau ke arah budidaya, tapi lebih ke arah eksplor semuanya. Dengan alasan bagaimana nasib penangkap benih lobster yang tidak terserap oleh budidaya,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada ekspor, melainkan juga mendorong peningkatan nilai tambah melalui budidaya di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan value komoditas lobster sebelum dijual ke pasar internasional.

Sumail mencontohkan perbedaan nilai ekonomi antara benih lobster dan lobster hasil budidaya. Ia menyebut harga benih lobster berkisar Rp10 ribu per ekor, sementara harga ekspor bisa mencapai Rp16 ribu hingga Rp30 ribu tergantung pasar, termasuk ke Vietnam.

Namun demikian, ia menilai budidaya dalam negeri masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi waktu produksi. Dibandingkan Vietnam yang dapat memanen dalam waktu sekitar enam bulan, budidaya di Indonesia, seperti di Bali Barat, membutuhkan tambahan waktu dua hingga tiga bulan akibat perbedaan ekosistem.

“Tambahan waktu itu membuat budidaya kita kurang kompetitif dibanding Vietnam. Akhirnya, peluangnya lebih banyak untuk memenuhi pasar domestik,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa aspirasi para nelayan dan pembudidaya akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam merumuskan kebijakan bersama pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan formulasi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekspor dan penguatan budidaya nasional.