Suharso Monoarfa: Pemerintah Tidak Harus Selalu Memberikan Insentif Fiskal untuk Investor

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pemerintah tidak selalu harus memberikan insentif fiskal kepada para investor untuk menanamkan modal di dalam negeri. Hal ini diungkapkannya sebagai respons terhadap rencana pemerintah yang ingin menarik dana dari investor kaya raya luar negeri melalui Family Office.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," kata Suharso kepada wartawan di Kompleks DPR, Jumat (5/7/2024).

Suharso menjelaskan bahwa pemberian insentif fiskal memerlukan peningkatan pendapatan negara melalui tax ratio. Namun, hal ini justru tidak sejalan dengan upaya meningkatkan penerimaan negara.

"Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal. Benar insentif fiskal itu kemudian menyebabkan orang menginvestasi," ujar Suharso. "Kita dapat efek ekonominya, lapangan kerja, orang bekerja. Dengan demikian kita bisa dapat dari sisi yang lain. PDB kita meningkat dan seterusnya. Tetapi kan kita juga harus melihat efek penerimaannya terhadap negara," sambungnya.

Suharso juga menyarankan agar insentif bagi investor Family Office diberikan dalam bentuk lain, seperti pembangunan infrastruktur pendukung terkait kebutuhan investasi. "Menurut saya lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Family Office memungkinkan dana dari orang kaya dunia disimpan di Indonesia tanpa dikenakan pajak, namun harus diinvestasikan. "Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan bahwa orang kaya tersebut bisa menyimpan dana di Indonesia sekitar 10 juta-30 juta dollar Amerika Serikat (AS), yang kemudian diputar untuk diinvestasikan ke proyek-proyek yang ada di Tanah Air.